Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan melanjutkan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut sejuta hektar untuk menopang kebutuhan pangan nasional, namun tindak lanjut pengelolaan lahan itu masih harus menunggu terbitnya Inpres baru. "Kami tinggal menunggu Inpres-nya. Dalam dua kali sidang kabinet, pada prinsipnya Bapak Presiden menyetujui itu, sekarang tinggal kapan inpres ditandatangani," kata Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang di Jakarta akhir pekan ini terkait pembangunan infrastruktur di wilayah itu. Gubernur mengharapkan, Inpres pengelolaan lahan gambut sejuta hektare akan segera diterbitkan, dan dengan Inpres itu, pihaknya sudah bisa bekerja kembali untuk mengelola potensi lahan tersebut. Jika tidak segera dikembangkan hingga musim kemarau mendatang, pengelolaan lahan tersebut dikhawatirkan akan terganggu oleh masalah asap. "Lebih cepat Inpres itu keluar, lebih baik dalam rangka merehabilitasi lahan gambut ini," katanya. Gubernur Kalteng berada di Jakarta bersama tiga gubernur lainnya dari Kalimantan, yaitu Rudi Arifin (Kalimantan Selatan), Djafar umar (Kalimantan Barat) dan Yurnalis Kayoh (Plt Gubernur Kalimantan Timur) untuk bertemu dengan berbagai pihak terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan, di samping membicarakan sejumlah persoalan terkait kehutanan dan sumber daya air serta pembangunan jalan lintas trans Kalimantan. Pada Jumat (9/3), Teras Narang bersama tiga gubernur dari Kalimantan bertemu dengan menteri PU Djoko Kirmanto. Pada Senin (12/3) empat gubernur tersebut akan bertemu Menteri Kehutanan MS Kaban. Dalam pertemuan dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, mereka sepakat jalan lintas trans Kalimantan akan tetap diselesaikan. Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jalan tembus ini sekitar Rp12 triliun yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN). Namun penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, rintisan jalan lintas itu sudah ada disetiap propinsi, namun belum tersambung dengan empat propinsi lainnya. Pertemuan tersebut sepakat bahwa skala prioritas harus ditetapkan untuk menuntaskan trans Kalimantan. Karena itu, ditetapkan prioritas penyelesaian untuk trans Kalimantan ruas selatan hingga 2009 dengan dana yang akan dikucurkan sebesar Rp3,1 triliun. Setelah ruas selatan, ruas jalan lainnya akan diselesaikan. Untuk mempercepat terwujudnya jalan tembus trans Kalimantan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan lobi ke Panglima TNI untuk kemungkinan melanjutnya program AMD. "Yang terpenting, jalan tembus ini ada dulu," kata Menteri PU Djoko Kirmanto.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007