Menteri Luar Negeri Prancis Bernard Kouchner, yang mengetuai sidang khusus Dewan Keamanan PBB mengenai krisis gaza, mendesak segera dilakukannya gencatan senjata dan juga diakhirinya serangan roket Palestina ke selatan Israel serta penyelundupan senjata ke Gaza untuk para pejuang Hamas.
"Mekanisme pengawasan internasional akan melakukan hal sebisanya dan kami akan berupaya mendukung mekanisme itu," kata Kouchner.
Dia mengatakan Prancis sedang menanti jawaban Israel atas proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Mesir Hosni Mubarak setelah yang bersangkutan bertemu dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan dia berharap prakarsa Mesir menghasilkan sesuatu yang positif.
Usulan Mubarak secara eksplisit didukung Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, namun Duta Besar Israel di PBB Gabriela Shalev tidak menyinggung proposal itu dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB.
Gerakan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas disingkirkan dari Gaza pada 2007 ketika Hamas yang tidak mengakui eksistensi Israel, menguasai salah satu kantong Palestina tersebut. Gaza dihuni 1,5 juta warga Palestina yang sebagian besar tergantung pada berbagai bentuk bantuan internasional.
Rice menandaskan adalah sangat penting mengembalikan kekuasaan otoritas Palestina pimpinan Mahmoud Abbas di Gaza.
"Tujuan kami mestinya adalah stabilisasi dan normalisasi kehidupan di Gaza," tandas Rice seraya mengatakan setiap gencatan senjata harus menjadi solusi yang tidak membuka peluang bagi rearmamenisasi (penguatan kembali kekuatan tempur) Hamas.
Sementara itu Abbas mengkritik Israel karena mengindahkan seruan dunia untuk mengakhiri kampanye militernya ke Gaza dan bertambahnya korban sipil akibat kampanye militernya itu.
"Mesin pemusnah Israel kembali membunuh dan melakukan kejahatan sangat mengerikan kendati dunia serempak (mengutuknya), satu keserempakan yang tak terjadi sebelumnya dalam menyerukan diakhirinya pembantaian warga sipil tak berdosa yang tidak sepantasnya menjadi korban kebrutalan seperti itu," kata Abbas.
Para diplomat top lainnya yang mengikuti sidang DK PBB adalah Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband dan para pejabat senior Arab seperti Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud Al-Faisal.
Selasa lalu, Israel menembak mati 40 warga Palestina di sekolah PBB di Gaza di mana warga sipil Palestina mencari perlindungan.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyebut serangan ke sekolah itu sebagai "sama sekali tidak bisa diterima dan jangan lagi terulang." Ban berjanji akan mengunjungi Israel dan wilayah-wilayah Palestina pekan depan dalam upaya mendukung prakarsa-prakarsa pengakhiran krisis Gaza.
Lebih dari 600 warga Palestina terbunuh dan setidaknya 2.700 orang terluka sejak Israel memulai kampanye militernya bulan lalu dengan tujuan mengakhiri serangan roket para pejuang Hamas ke kota-kota selatan Israel. Sembilan orang Israel, termasuk tiga warga sipil terkena serangan roket, tewas.
Abbas menegaskan lagi seruan Palestina kepada DK PBB untuk secepatnya mengadopsi resolusi bagi pemberlakuan gencatan senjata di Gaza, namun negara-negara Barat yang menjadi anggota DK PBB menyatakan draf resolusi belum pantas disepakati sampai seminggu ke depan.
Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan juga menyatakan, negaranya yang baru saja menjadi anggota baru Dewan Keamanan PBB dan aktif mengupayakan diakhirinya kekerasan di Gaza, bersiap mengambil peran dalam sebuah pasukan pengawasan internasional di Gaza. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
UUD = Ujung-Ujungnya Dirundingkan
SEMOGA SEMUA MAHKLUK HIDUP BERBAHAGIA.