"Tidak ada konfirmasi dari awal tapi disuruh mendadak, saya tidak terima," kata Hasniati di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu.
Perempuan yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu keberatan karena perihal biaya administrasi tidak disosialisasikan sejak awal pendaftaran, tetapi baru diberitahukan semalam.
"Ini ibaratnya baru tahap lamaran kerja, kalau terpilih jadi calon tetap, disuruh bayar sampai Rp500 juta juga tidak apa-apa," imbuh dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Hasto Kristiyanto mengemukakan biaya administrasi disalurkan untuk pusat asesmen yang terdiri dari para ahli psikologi yang menyeleksi peserta.
"DPP partai tidak ambil keuntungan sedikitpun kecuali untuk mendapatkan data objektif, data kepemimpinan, integritas dan aspek manajerial," kata Hasto.
Dia mengemukakan jumlah calon yang mendaftar penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melampaui perkiraan, sehingga pihaknya memberlakukan biaya administrasi untuk peserta.
"Khusus untuk asesmen menjadi tanggung jawab para calon," kata Hasto.
Namun, bila sudah terpilih calon gubernur dan wakil gubernur, semua biaya akan ditanggung oleh partai.
Mengenai peserta yang mengundurkan diri karena adanya biaya administrasi, Hasto mengatakan semua peserta punya hak untuk batal mengikuti penjaringan.
Dari total 34 peserta, Hasto mengatakan ada dua orang yang mengundurkan diri. Sisanya akan disaring lagi hingga terpilih lima orang.
Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
