Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa pihaknya menolak syarat tingkat pendidikan calon presiden, karema menjadi presiden di Indonesia lebih membutuhkan syarat-syarat legitimasi kekuasaan dari rakyat melalui parpol. "Yang terpenting, karakter pemimpin itu. Juga komitmennya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial dalam bingkai NKRI yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkperibadian di bidang kebudayaan atau punya jati diri keindonesiaan yang menghargai kebhinekatunggal-ikaan," katanya di Jakarta, Kamis. Hasto dan kawan-kawan di Fraksi PDIP tidak sependapat dengan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Ma'ruf, atas nama pemerintah, tentang latar belakang pendidikan harus sarjana atau strata satu (S1) menjadi salah satu acuan penting bagi seseorang yang layak mencalonkan diri menjadi Presiden RI. "Depdagri tidak belajar pada realitas bahwa kendati pun ada pemimpin suatu kelompok masyarakat yang bergelar doktor di bidang pertanian, justru kurang memiliki komitmen terhadap sektor pertanian, padahal salah satu identitas negara ini justru sebagai negara agraria," katanya menegaskan. Problem Indonesia saat ini, menurut Hasto, yang paling mendesak adalah mengatasi semakin menggelembungnya jumlah rakyat miskin, termasuk mereka di dalam antrian mendapatkan beras. Selain itu, menurut dia, ada masalah berkenaan dengan semakin tergencetnya petani, ketika harga beras terus melambung. "Jadi, sekali lagi, jangan berbicara hanya pada tataran kualifikasi pemimpin dari sudut pandang latar belakang pendidikan formal, tetapi juga soal karakter, serta kepribadiannya yang memahami serta menjiwai hati nurani rakyat Indonesia," demikian Hasto Kristianto. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007