Kupang (ANTARA News) - Satuan TNI di kawasan perbatasan Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara imur (NTT) melibatkan masyarakat guna mencegah infiltrasi atau penyusupan warga Timor Timur (Timtim) akibat pergolakan internal di negara tetangga itu. "Kita akui kekuatan pasukan TNI di perbatasan hanya satu batalyon karena situasinya kondusif. Jika terjadi pergolakan di Timtim dan ada aksi infiltrasi warga Timtim, TNI tidak sendirian, karena ada masyarakat perbatasan yang membantu," kata Komandan Kormando Distrik Militer (Danrem) 161/Wirasakti, Kolonel Inf Arief Rachman, di Kupang, Minggu. Selain itu, katanya, Polri juga menempatkan Satuan Brigade Mobil (Brimob) di kawasan perbatasan guna memperkuat jajaran polres perbatasan dalam menangani tugas-tugas kepolisian. Panjang garis perbatasan darat Provinsi NTT dengan Timtim adalah 268,8 kilometer, mencakup tiga wilayah kabupaten, yakni Belu, Timor Tengah Utara (TTU) dan Kupang, termasuk perbatasan di wilayah kantong Oecusse yang mencapai panjang 119,7 kilometer. Garis perbatasan itu membentang dari Mota`ain hingga Motamasin di wilayah Kabupaten Belu dan hulu Noelbesi sampai muara sungai (Thalueg) di Kabupaten Kupang. Secara keseluruhan cakupan wilayah perbatasan darat NTT-Timtim meliputi sembilan kecamatan dalam tiga wilayah kabupaten, yakni Kecamatan Amfoang Utara (Kabupaten Kupang), Miomafo Barat, Miomafo Timur dan Insana Utara (TTU), Kecamatan Malaka Timur, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lamaknen dan Kobalima (Belu). Kolonel Rachman mengatakan, TNI menempati 39 titik pengamanan di sepanjang garis perbatasan NTT-Timtim dengan kekuatan pasukan yang relatif terbatas, hanya satu batalyon dengan jumlah personel 600-an orang. Kendati demikian, sejauh ini kondisi perbatasan tetap aman dan terkendali, meskipun di wilayah Timtim terjadi berbagai pergolakan internal, menjelang pemilihan umum (pemilu) di negara kecil itu. "Saya tetap yakin Pemilu di sana dapat berlangsung aman dan lancar karena masih ada pasukan PBB yang membantu polisi dan tentara negara itu. Kita ikut berdoa, agar semuanya berjalan aman agar kondisi keamanan di perbatasan pun tetap kondusif," ujarnya. Danrem mengakui, pola pengamanan perbatasan NTT-Timtim menjelang Pemilu II di Timtim, 9 April mendatang, berbeda dengan pengamanan menjelang Pemilu I di Timtim, tahun 2002 lalu. Hubungan koordinasi langsung antara TNI dan personel yang menjaga perbatasan dalam wilayah Timtim tidak seperti dulu yang diwarnai pertemuan rutin tingkat komandan kompi, komandan batalyon, komandan sektor hingga panglima. Pertemuan rutin tingkat komandan perbatasan yang dahulu dikenal dengan sebutan Tactical Coordination Working Group (TCWG) dan Inter Commander Meeting (ICM) di tingkat panglima, lebih mempermudah penanganan masalah-masalah perbatasan. TCWG dan ICM diselenggerakan TNI dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Timtim (UN-PKF) di lokasi yang berpindah-pindah. Setelah di wilayah Indonesia, berikutnya di Timtim. Kini, pasukan PBB tidak lagi menjaga perbatasan di wilayah Timtim karena telah diserahkan kepada Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) Unit Perbatasan atau Boorder Patrol Unit (BPU), sehingga TCWG dan ICM tidak terlaksana. "Memang hubungan koordinasi langsung sudah jarang dilakukan, masih ada tetapi volumenya berkurang. Jika ada hal-hal yang ingin diketahui kami berkoordinasi dengan Dubes RI di Timtim dan selama ini berjalan baik. Pakai Hand Phone saja bisa," ujarnya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007