Makassar (ANTARA News) - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Syaifullah Yusuf mengatakan setiap tahun sekitar dua juta penduduk Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, akibat ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan mereka. Di sela-sela seminar dan Rakernas Forum Mahasiswa Pasca Sarjana (Wacana) Indonesia di Makassar, Senin, menteri mengemukakan besarnya penduduk yang tak bisa melanjutkan pendidikan merupakan kesenjangan yang paling mencolok bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Kesenjangan ini terjadi akibat kebijakan pembangunan yang keliru di masa lalu dimana SDM yang dimiliki Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. Dia memberi contoh kebijakan yang diterapkan pemerintah pada masa lalu adalah dengan memberikan bantuan secara beragam ke semua daerah. "Saat membangun sekolah di Jawa dan di luar Jawa, pemerintah menyeragamkan bahan bangunannya, padahal harga bahan bangunan berbeda di setiap daerah," jelasnya. Sebab itu, lanjutnya, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik yang berlaku untuk daerah Jawa maupun luar Jawa guna memacu pembangunan di sejumlah wilayah tertinggal. Selain pendidikan, kata Syaifullah, sektor kesehatan, ekonomi dan sosial juga mengalami kesenjangan. Pada sektor kesehatan, jangkauan pelayanan kesehatan masih rendah apalagi kebutuhan infrastruktur untuk kesejahteraan. "Listrik dan fasilitas telekomunikasi belum mampu menjangkau seluruh desa yang jumlahnya lebih 70 ribu di Indonesia," ujarnya. Demikian pula dengan sektor ketenagakerjaan dimana pengangguran terus meningkat dan hal ini membuat kemiskinan cenderung bertambah, kata Syaifullah. Untuk mengatasi semua permasalahan kesenjangan yang terjadi di Indonesia saat ini, pemerintah akan memfokuskan diri pada masalah-masalah yang terjadi di wilayah tertinggal dengan cara memacu pembangunan infrastrktur, sarana dan prasarananya. Ketersediaan sarana dan prasaran ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan produksi usaha masyarakat yang tingal di daerah tertinggal dan menunjang kesejahteraan mereka. Menurut data kementrian itu, jumlah desa tertinggal sekitar 32.379 (45,98 persen) dan non tertinggal 38,151 (persen) dari jumlah desa di Indonesia yang mencapai Indonesia 70.611. Sedangkan desa tertinggal untuk Jawa dan Bali terdapat 10.283 desa tertinggal sedangkan di luar Jawa dan Bali 22.096 desa. (*)

Copyright © ANTARA 2007