"Yang terbaik adalah pejabat tersebut harus minta maaf, klarifikasi ini baik-baik. Toleransi umat beragama, yang terbaik harus diberikan sanksi pejabat tersebut. Kenapa menjadi intoleran," ujar Agus di Jakarta, Rabu.
Secara pribadi, dia menyesalkan pelarangan berpuasa ini. Kendati begitu, Agus berharap pemerintah tetap mengklarifikasi dan menjelaskan secara gamblang mengenai peristiswa ini.
"Namun kalau ini betul-betul terjadi, sangat kami sayangkan. Untuk itu, kami minta pemerintah mengklarifikasi dan menjelaskan, karena ini tidak sesuai dengan toleransi beragama. Harus saling menghormati dan menjaga kerukunan umat beragama," kata dia.
Pemerintah, lanjut politisi Partai Demokrat itu, perlu bertemu pemerintah Tiongkok untuk membicarakan masalah ini secara serius. Kemudian, untuk pejabat bersangkutan yang melarang Muslim Uighur berpuasa, perlu mendapat peringatan.
"Kalau ini benar, ya tentunya pemerintah Indonesia harus bertemu dengan pemerintah China, untuk dibicarakan serius. Pejabat yang bersangkutan juga diberikan peringatan," ujar Agus.
Sebelumnya, pemerintah Tiongkok bagian distrik Xinjiang mengeluarkan larangan terhadap anggota partai Islam, PNS, pelajar dan guru berpuasa selama bulan suci Ramadhan, selama beberapa tahun terakhir.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
