"Saya dan Pak Fadli Zon yang akan menerima perwakilan demonstran, kemungkinan ditambah anggota Komisi II DPR karena ada hal yang ingin ditanyakan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas," kata Agus di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Agus mengatakan saat ini Perppu Ormas masih dalam pembahasan di Komisi II DPR. Berdasarkan informasi yang dia terima, Perppu itu baru akan dibahas dengan pemerintah pada 4 Oktober untuk selanjutnya dibahas berkelanjutan hingga akhir masa sidang.
"Karena batasan Perpu harus diberikan jawaban di akhir masa sidang," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan pemimpin DPR berkewajiban menerima aspirasi para demonstran dan menanyakan secara terperinci aspirasi mereka.
Ia juga mengimbau para peserta aksi mematuhi peraturan perundang-undangan saat berunjuk rasa.
"Kita harap berjalan dengan tertib, misalnya tidak boleh berbuat keonaran dan kekerasan," katanya.
Selain itu, Agus mengingatkan peserta aksi untuk mematuhi pembatasan waktu unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB.
Presidium Alumni 212 menggagas pelaksanaan Aksi 299 usai shalat Jumat. Aksi ditujukan untuk mendorong DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan melawan kebangkitan PKI.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
