Belum pernah terjadi selama ini kematian seperti itu di jalan tol saat mudik Lebaran.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Soekartono mengatakan, kemacetan luar biasa yang terjadi di pintu keluar tol Brebes itu akibar minim koordinasi dan sinergi selama arus mudik berjalan antara Badan Pengatur Jalan Tol, pengelola jalan tol, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan.
Ia juga menyoroti keputusan tergesa-gesa pemerintah membuka pintu keluar Brebes itu.
"Seharusnya Brexit dibuat jalan layang yang tidak menghambat jalur Pantura. Jalur Brexit yang diresmikan 16 Juni 2016 lalu oleh Presiden Jokowi tidak dipersiapkan secara baik oleh pemerintah," katanya.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Soekartono mengatakan, kemacetan luar biasa yang terjadi di pintu keluar tol Brebes itu akibar minim koordinasi dan sinergi selama arus mudik berjalan antara Badan Pengatur Jalan Tol, pengelola jalan tol, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan.
Ia juga menyoroti keputusan tergesa-gesa pemerintah membuka pintu keluar Brebes itu.
"Seharusnya Brexit dibuat jalan layang yang tidak menghambat jalur Pantura. Jalur Brexit yang diresmikan 16 Juni 2016 lalu oleh Presiden Jokowi tidak dipersiapkan secara baik oleh pemerintah," katanya.
Saat meresmikan ruas tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II yang diistilahkan "mangkrak" selama 20 tahun itu, Jokowi berharap ruas itu terintegrasi dengan tol Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padalenunyi, dan Cipali.
Perjalanan mudik Lebaran, dia yakin, akan lebih lancar. Akan tetapi pada faktanya yang terjadi sebaliknya, macet luar biasa hingga menelan korban tewas, yang dikatakan pemerintah "bukan karena kemacetan".
Soekartono Ia menyatakan,"Secara eksternal, pemerintah harus bisa mengatur tujuan dari pemudik. Asal pemudik harus didata Kementerian Perhubungan sehingga bisa memberikan pengarahan kepada pemudik untuk menggunakan jalur alternatif seperti jalur tengah, utara, dan selatan," kata dia.
Soekartono Ia menyatakan,"Secara eksternal, pemerintah harus bisa mengatur tujuan dari pemudik. Asal pemudik harus didata Kementerian Perhubungan sehingga bisa memberikan pengarahan kepada pemudik untuk menggunakan jalur alternatif seperti jalur tengah, utara, dan selatan," kata dia.
"Penumpukkan kendaraan pun tidak akan terjadi. Kementerian Perhubungan juga bisa dibantu Dinas Perhubungan daerah, agar beban jumlah kendaraan bisa diatur maksimal," katanya.
Dia juga mengatakan Kementerian Perhubungan juga harus merancang transportasi publik super massal seperti kereta api yang saat ini jumlahnya sangat minim. Jalur ganda kereta api di utara juga mestinya bisa untuk antisipasi.
Jumlah penduduk di Pulau Jawa yang sekitar 100 juta harus sudah bisa diantisipasi seperti di Jepang.
"Pemerintah Jepang telah mendesain transportasi dengan moda kereta api berangkat setiap lima menit," katanya.
Dia bahkan menilai, dengan fakta kemacetan yang luar biasa selama arus mudik, publik pengguna jalan tol sebenarnya sudah dilindungi UU Jalan Tol.
Dia juga mengatakan Kementerian Perhubungan juga harus merancang transportasi publik super massal seperti kereta api yang saat ini jumlahnya sangat minim. Jalur ganda kereta api di utara juga mestinya bisa untuk antisipasi.
Jumlah penduduk di Pulau Jawa yang sekitar 100 juta harus sudah bisa diantisipasi seperti di Jepang.
"Pemerintah Jepang telah mendesain transportasi dengan moda kereta api berangkat setiap lima menit," katanya.
Dia bahkan menilai, dengan fakta kemacetan yang luar biasa selama arus mudik, publik pengguna jalan tol sebenarnya sudah dilindungi UU Jalan Tol.
Pewarta: Panca Prabowo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
