Jakarta (ANTARA News) - Ribuan orang yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jatim, menurut rencana akan melakukan aksi demonstrasi ke Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR Jakarta untuk menuntut ganti untung berupa rumah. Koordinator Aksi, Agus Hariyanto kepada ANTARA, Kamis mengatakan aksi akan dilakukan pada Senin (16/4) hingga tuntutan mereka dikabulkan. "Kalau perlu kita akan menginap di Gedung DPR/MPR sampai tuntutan kita dikabulkan," kata Agus. Agus mengemukakan pihaknya berharap pemerintah secepatnya tanggap terhadap nasib mereka yang hingga kini belum diperhatikan. "Kami hanya meminta ganti untung rumah. Kalau mau minta ganti untung secara luas, maka akan sangat besar," ujarnya. Saat ini setidaknya sekitar 25.000 orang yang menjadi korban lumpur Lapindo telah kehilangan seluruh aset yang mereka miliki dan pekerjaan seperti usaha dagangan hampir seluruhnya mati, "Selain aset yang mereka miliki. Kerjaan seperti usaha dagang, total mati semua. Perhatian sangat-sangat kurang. Kami tidak pernah diajak dialog. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo hanya melihat luberan, tidak melihat kondisi pengungsian, padahalnya jaraknya hanya satu km," tegasnya. Disinggung masalah teknis pemberangkatan, Agus mengatakan ribuan massa korban lumpur Lapindo akan berangkat dari Porong, Sidoarjo, pada Sabtu dengan menggunakan kereta api. "Sampai Jakarta, Minggu pagi baru kemudian aksi pada Senin," ujar warga perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera ini. Sebelumnya, Bappenas menjadwalkan akan menyerahkan laporan kajian kerugian dan kerusakan akibat semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo pada Kamis ini. Direktur Regional II Bappenas, Suprayoga Hadi, menyebutkan, kajian kerugian total yang ditimbulkan akibat lumpur Lapindo mencapai Rp27,4 triliun selama sembilan bulan terakhir (29 Mei 2006 - 8 Maret 2007), yang terdiri atas kerugian langsung sebesar Rp11,0 triliun dan kerugian tidak langsung Rp16,4 triliun. Laporan awal penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo itu juga menyebutkan angka kerugian itu berpotensi meningkat menjadi Rp44,7 triliun, akibat potensi kenaikan kerugian dampak tidak langsung menjadi Rp33,7 triliun, jika terus berlangsung dalam jangka panjang. Sedangkan angka kerusakan langsung selama sembilan bulan sebenarnya mencapai Rp7,3 triliun, namun ada tambahan perkiraan biaya relokasi infrastruktur utama yang mencapai Rp3,7 triliun sehingga total kerusakan dan kerugian langsung menjadi Rp11,0 triliun. Dalam laporan itu, Bappenas juga memberi beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan DPR di antaranya adalah agar DPR menyepakati dan mendukung untuk mengalokasikan anggaran relokasi serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak pada APBN-P 2007 dan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yang akan dilaksanakan dengan mekanisme proyek tahun jamak. Bappenas juga menyarankan kepada pemerintah agar memberi batasan waktu pelaksanaan dan penyelesaian masalah akibat semburan lumpur selama setahun pada tahun 2007 ini, dan menyusun langkah-langkah lebih lanjut untuk menjadi dasar bagi pengajuan usulan anggaran untuk dibahas dengan DPR. (*)

Copyright © ANTARA 2007