"Warga kota yang berdomisili di luar daerah memang tidak bisa ditemui saat pemutakhiran data pemilih. Namun, jika mereka tetap tercatat sebagai warga kota, maka hak pilihnya tidak akan dicoret," kata Komisioner KPU Kota Yogyakarta Siti Nurhayati di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, KPU Kota Yogyakarta masih melakukan validasi terhadap data pemilih yang berdomisili di luar daerah yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.
Ia berharap, warga Kota Yogyakarta yang berdomisili di luar daerah bisa pulang pada hari H pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017.
Meskipun proses pencocokan dan penelitian data pemilih sudah selesai dilakukan pada 7 Oktober, namun Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih tetap melakukan pencermatan terhadap hasil pemutakhiran.
Proses pencermatan dilakukan hingga 21 Oktober, salah satunya dengan melakukan konfirmasi langsung ke petugas pemutakhiran data pemilih apabila ada data yang dirasa kurang sesuai.
Petugas melakukan pemutakhiran terhadap 345.297 data pemilih yang tersebar di 14 kecamatan. Nurhayati menyebut, data tersebut dimungkinkan mengalami perubahan, baik pengurangan maunpun penambahan data pemilih.
Pengurangan data dapat terjadi apabila pemilih meninggal dunia, pindah kependudukan atau menjadi anggota TNI/Polri aktif. Sedangkan data pemilih bisa bertambah apabila ada mutasi penduduk masuk ke Kota Yogyakarta dan sudah tidak lagi tercatat sebagai anggota TNI/Polri.
Seluruh data hasil verifikasi akan langsung dimasukkan dalam sistem data pemilih yang terkoneksi secara nasional.
Nurhayati menyebut, pemilih juga wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau setidaknya sudah pernah melakukan perekaman data kependudukan dibuktikan dengan surat ketarangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada Pilkada 2017, KPU Kota Yogyakarta menargetkan tingkat partisipasi mencapai 67,5 persen sebagai target rasional dari target nasional sebesar 77 persen.
Pewarta: Eka Arifa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
