"Kami berharap agar Bappenas diberi tantangan yang lebih besar dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah," kata dia dalam diskusi publik, di Jakarta, Jumat.
Ia mengakui bahwa Bappenas memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat kuat, namun selama ini terlihat kurang dimanfaatkan.
"Selama ini Bappenas menurut pengamatan kami di legislatif mempunyai SDM yang sangat kuat. Tetapi kurang dimanfaatkan. Ada idle capacity," ujarnya.
Menurut dia, jika Bappenas hanya diminta mengerjakan perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka sebenarnya tugas Bappenas sudah selesai.
"Seakan-akan sekali membuat tugasnya, selesai. Ya memang tugas itu penting, dan saya tidak mengatakan tidak penting. Karena sebagai administrator dan integrator program, itu penting sekali. Namun tidak boleh berhenti sampai disitu," terang Hendrawan.
Ia mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi-JK yang memberikan kesempatan lebih kepada Bappenas untuk terlibat dalam proses marketing menawarkan program-program prioritas untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara riil.
"Kemudian bagaimana program-program itu dijual kepada para investor. Ini tantangan yang menarik sekali. Dan saya kira, Menteri Bappenas tepat sekali menjalankan tugas ini. Kalau sebelumnya, Pak Bambang sudah menjadi arsitek dalam tax amnesty, sekarang menjadi arsitek dalam paket program-program prioritas pemerintah," papar dia.
Intinya, tambah Hendrawan, Bappenas harus menjamin pembangunan yang dikatakan saling terintegrasi dan tidak saling bertubrukan.
Sehingga, lanjut dia, pembangunan bisa berjalan sistematis, tidak tumpang tindih satu sama lain.
"Karena dengan dana yang terbatas, banyak pihak akan berebutan dan saling klaim bahwa program yang ditawarkannya adalah prioritas. Nah di sini lah peran Bappenas untuk menentukan program prioritas yang sesungguhnya," imbuh Hendrawan.
Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
