Surabaya (ANTARA News) - Wakil Menteri Pertahanan (2010-2014), Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mengharap para mahasiswa agar jangan menghabiskan waktu untuk gawai alias gadget, karena waktu yang ada harus digunakan menerobos globalisasi.

"Untuk menerobos globalisasi itu harus punya siasat dan firasat, jangan main gadget saja. Negara ini membutuhkan generasi muda yang selalu mampu menghadapi masalah," katanya, dalam seminar di Grha Universitas Tujuhbelas Agustus 1945, di Surabaya, Senin.

Di hadapan ratusan mahasiswa jurusan manajemen dari berbagai universitas se-Indonesia yang mengikuti seminar manajemen kepemimpinan itu, alumnus NATO School, di Oberammergau, Jerman, itu menjelaskan generasi muda harus memiliki kompetensi, martabat, dan keberanian.

"Karena itu, siapapun yang kelak menjadi pemimpin harus menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari instrumen negara ini, bukan atasan, karena itu miliki orientasi yang terbuka, cari wawasan yang luas, dan jangan menghabiskan waktu untuk gadget saja," kata jenderal yang banyak berkarir di Kopassus TNI AD itu.

Dalam seminar yang juga menampilkan mantan Menteri Tenaga Kerja, Fahmi Idris, sebagai pembicara itu, ia mengatakan para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen se-Indonesia untuk menyuarakan perlunya saluran di DPR yang menampung suara mahasiswa se-Indonesia.

"Kalau dari mahasiswa jurusan manajemen yang memelopori usulan kepada DPR tentang perlunya ada saluran untuk suara mahasiswa di DPR," kata Sjamsoeddin, mantan kepala Pusat Penerangan TNI (2002-2005) dan sekretaris jenderal Kementerian Pertahanan (2005) itu.

Sementara itu, Idris, menyatakan mahasiswa sekarang tidak perlu berorientasi kepada politik. "Sekarang saatnya bukan semata-mata ke politik, tapi sekarang saatnya untuk berorientasi pada kewirausahaan," katanya.

Menurut dia, generasi muda sekarang juga sudah tidak perlu fokus pada sikap kritis-oposisi, melainkan kritis-solutif, karena kepemimpinan ke depan bukan lagi kepemimpinan politis, melainkan kepemimpinan preneurship.

"Itu penting karena kepemimpinan politis itu justru banyak yang terjebak dalam kasus korupsi (KKN), bahkan data Kementerian Dalam Negeri sekarang ada 390 bupati, 20 gubernur, dan lima menteri yang menjadi mantan, karena masuk penjara," katanya.

Pewarta: Edy M Ya'kub
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016