"Kita lihat ke depan, kita tetap ke depan dan kita melangkah ke depan. Jangan habiskan energi," kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai menemui Presiden Joko Widodo di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta pada Selasa.
Menurut Haedar, masyarakat jangan tersandera hanya pada kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, namun memandang pembangunan Indonesia secara lebih meluas.
Selain itu, Haedar mengatakan kehidupan sosial dan politik di tatar masyarakat dan pemerintah bangsa Indonesia harus berlandaskan kepada etika bermartabat dengan filosofi dasar Pancasila dan agama.
"Kita itu harus berlandaskan kepada etika yang bermartabat, sehingga tidak ada satu orang warga, apalagi elite yang boleh bertindak, berkata dan berbuat semaunya tanpa koridor etika dan keadaban kolektif bangsa," ujar Haedar terkait pejabat yang mengeluarkan perkataan kontroversial.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, PP Muhammadiyah mengatakan pihaknya bersama pemerintah memiliki agenda besar kebangsaan, salah satunya berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Upaya pemberdayaan ekonomi itu dinilai Haedar dapat mendongkrak ekonomi bangsa dan menyelesaikan masalah kesenjangan kesejahteraan.
Selain pemberdayaan ekonomi, Haedar menjelaskan agenda bersama pemerintah lainnya adalah penataan sistem politik yang melibatkan ormas Islam antara lain PP Muhammadiyah maupun PBNU.
"Konfigurasi politik Indonesia ke depan, yang sudah terlanjur sangat liberal sekarang ini, harus kita tata ulang dalam konstruksi di mana ada persenyawaan keIslaman dan keIndonesiaan," ujar Ketua PP Muhammadiyah.
Presiden tiba di Kantor PP Muhammadiyah pada sekitar pukul 10.00 WIB dan melakukan diskusi selama sekitar 90 menit.
Jokowi juga mengapresiasi peran PP Muhammadiyah dalam mempromosikan perdamaian dan ketertiban saat unjuk rasa 4 November lalu.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
