"Supaya ke depannya tidak terjadi lagi pemutusan arus listrik atau penunggakan tagihan listrik, kami berencana menjalin kerja sama dengan PLN," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.
Terkait rencana kerja sama tersebut, dia pun mengaku telah memberikan instruksi kepada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) dan Biro Hukum DKI Jakarta untuk mempersiapkan nota kesepahaman.
"Saya sudah perintahkan Biro Tapem dan Biro Hukum agar segera membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PLN," ujar Sumarsono.
Lebih lanjut, dia menuturkan MoU tersebut juga merupakan garansi bahwa ke depannya tidak akan ada lagi sekolah-sekolah di wilayah ibu kota yang diputus aliran listriknya.
Sementara itu, terkait masalah tunggakan listrik di sejumlah sekolah, dia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan segera membayar tagihan listrik tersebut kepada PLN.
"Karena sebetulnya anggaran untuk pembayaran listrik itu sudah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016. Sekarang tinggal tunggu pencairannya saja," ungkap Sumarsono.
Sebanyak 26 sekolah yang ada di ibukota diketahui menunggak pembayaran listrik dengan jumlah tunggakan sekitar Rp3 miliar. Bahkan, aliran listrik di delapan sekolah sempat diputus.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
