Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia diminta melakukan pengawasan terhadap utang luar negeri yang dipinjam pihak swasta untuk mencegah terjadinya kembali krisis ekonomi seperti tahun 1997. "Seharusnya BI melakukan monitoring sejak kapan-kapan (awal-red)," kata Direktur Eksekutif CSIS, Hadi Soesastro, di sela-sela Kuliah Umum yang digelar LPEM dan Australian National University, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, negara berhak tahu, untuk apa swasta mencari utang dari luar negeri terkait keamanan perekonomian. Untuk itu, pemerintah dan BI perlu merumuskan sistem monitoring utang oleh swasta. "Kalau kita masih ingat tahun 1997, utang oleh swasta yang tercatat menurut Gubernur BI waktu itu kurang dari 10 miliar dolar, ternyata ketika disurvei utang oleh swasta mencapai 70 miliar dolar AS," jelasnya. Dalam neraca pembayaran, lanjut dia, selalu ada kesalahan pencatatan. "Tidak cukup tahu jumlahnya, harus tahu juga utang yang ada terdiri dari apa saja," ujarnya. Hadi menambahkan BI perlu mempelajari mengapa utang swasta tetap besar, sementara dana di dalam negeri cukup banyak. "Apa benar mengambil utang dari luar negeri lebih murah atau ada masalah penyaluran di dalam negeri,"katanya. Lebih lanjut Hadi mengatakan sistem pengawasan terhadap utang swasta perlu dibangun ditingkat ASEAN dan yang lebih luas lagi ASEAN plus 3 (China, Jepang, Korea). "Sekarang kita punya Bank Pembangunan Asia (ADB) karena ASEAN tidak punya lembaga keuangan. Itu harus yang diciptakan dan dikembangkan. Tapi, ASEAN siap tidak untuk membiayai dan saling terbuka?," katanya. Selain itu, BI juga perlu mengamati perkembangan investasi asing melalui pasar modal karena investor dapat dengan mudah menarik investasinya dan itu akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. "Uang itu mudah ditarik, itu akan menimbulkan masalah," tambahnya. Hadi mengatakan permasalahan investasi melalui pasar modal tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun di seluruh asia timur yang dianggap pasar yang sangat menarik. Menurut Hadi, memang tidak mudah melakukan pembatasan terhadap investasi di pasar modal, namun harus dilakukan pengawasan. "Itu seperti orang asing memanfaatkan ekonomi kita untuk keuntungan jangka pendek," tuturnya. Seharusnya, kata dia, investasi di pasar modal itu dapat diteruskan ke sektor produksi. (*)

Copyright © ANTARA 2007