Presiden menyebutkan ada tiga elemen yang diberikan izin usaha terkait pengelolaan sektor kehutanan ini, yakni rakyat petani, kelompok tani, dan Gapoktan. Untuk di Kalimantan Tengah, ada sebanyak 1,6 Juta hektar diproyeksikan untuk hutan tanaman rakyat
"Tidak seperti dulu, dibagi yang dapat ngak jelas. Sekarang harus jelas, siapa yang tanam kayunya, dan siapa yang menerima dan membeli hasil kayunya," katanya.
Jokowi juga mengungkapkan akan membawa kembali kejayaan industri kehutanan dengan basis hutan tanaman rakyat. Jika dulu konsesi diberikan kepada perusahaan besar, perusahaan asing, koorporasi, tetapi sekarang berbeda, karena konsesi diberikan langsung kepada masyarakat.
Presiden Jokowi mengatakan, ada 25.863 desa di Indonesia yang masuk di dalam dan di kawasan hutan. Sebanyak 70 persen masyarakatnya menggantungkan pada sumber daya hutan, masih ada 10,2 juta masyarakat yang berada dikawasan itu belum sejahtera karena tidak memiliki aspek legal dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Pengelolaan kehutanan yang produktif, tambah dia, adalah setelah bibit dibagikan langsung dikerjakan oleh petani karena pabrik siap menerima hasil hutan.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memberikan kepastian kepada masyarakat berapa hasil perhitungan keuntungan yang didapatkan petani.
"Kalau perhitungan keuntungan itu jelas, masyarakat semua pasti akan semangat menanam pohon apabila ada hasilnnya dan menguntungkan," katanya.
Jangka waktu satu tahun, Presiden akan melakukan evaluasi, apakah hasil dari hutan tanaman rakyat ini berjalan atau tidak. Bahkan dirinya berjanji akan kembali lagi ke Kabupaten Pulang Pisau sebagai percontohan untuk melihat apakah program maupun izin yang diberikan untuk hutan sosial kemasyarakatan ini berjalan atau tidak.
"Saya tidak ingin ke Pulang Pisau untuk mengecek berapa luas hutan gambut yang terbakar lagi. Kunjungan keempat nanti, urusannya harus berbeda. Berapa jumlah pohon sengon yang ditanam petani," ucap Jokowi.
Kerjasama dengan pihak industri, paparnya, karena pabrik tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengamankan hutan, hanya konsentrasi pada inovasi produksi dan inovasi pasar.
Rakyat secara sendirinya yang akan menjaga hutan dari illegal loging dan kebakaran hutan. Dengan adanya pabrik industri yang didirikan di daerah setempat,
Dia menilai baik karena memiliki nilai tambah yang cukup besar dan rakyat memiliki pekerjaan dengan pangsa pasar yang jelas.
Kunjungan kerja Presiden Jokowi dilakukan di lokasi pendirian pabrik pengolahan kayu sengon atau Groundbreaking Barekore Unit VI milik PT Naga Bhuana di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir, berdampak besar bagi masyarakat.
Investasi yang dikabarkan mencapai Rp1 triliun dari perusahaan ini, memberikan angin segar terhadap peningkatan ekonomi bagi daerah setempat.
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar juga mengatakan dengan adanya pabrik ini, memberikan kepastian bagi petani untuk menjual hasil tanaman sengon yang dinilai cocok dengan karakteristik tanah di daerah setempat.
(BK07/S025)
Pewarta: Ronny NT/Adi Waskito
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
