Direktur Eksekutif Digitropps Fahd Pahdepie kepada pers di Jakarta, Kamis, mengatakan, sepanjang 2016, lembaganya mengumpulkan berbagai data dan meriset aneka topik yang menjadi pusat-pusat percakapan masyarakat pengguna Internet dan media sosial di Indonesia.
"Data-data itu dianalisis untuk menghasilkan ranking 5 (lima) besar topik yang paling panas (hot topics) yang paling dipercakapkan sepanjang 2016," katanya.
Menurut Fahd, aneka percakapan di media sosial ini bukan hanya dinilai berdasarkan jumlah dan frekuensinya, tetapi juga pengaruhnya pada media-media besar dan proses-proses pengambilan keputusan baik di level lokal hingga nasional. Kelima topik ini mencerminkan bagaimana Internet dan media sosial bekerja dengan sangat baik dalam mempengaruhi kebijakan publik dan proses-proses politik di sekelilingnya.
Riset berbasis internet ini dilakukan dengan mengompilasi isu-isu penting selama tahun 2016 dengan tiga proses metodologi: Pertama, indexing isu-isu penting yang menjadi percakapan publik didasarkan pada empat format saluran penyebar informasi, yakni: (a) Mesin pencari, dalam hal ini Google, (b) Media online, dalam hal ini 5 media online terbesar di Indonesia berdasarkan Alexa rank, (c) media sosial, yakni Twitter dan Facebook, dan (d) Acara televisi, merujuk pada hasil survei Komisi Penyiaran Indonesia.
Kedua, Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan tabulasi dan pembobotan terhadap isu-isu terpilih berdasarkan tingkat popularitas dan intensitas percakapan. Ketiga, pendalaman isu dengan melihat tingkat pengaruh isu terhadap pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Rentang waktu data yang dikumpulkan dari Januari 2016 – 15 Desember 2016.
Fadh menjelaskan, lima isu top di media sosial Indonesia 2016 , yaitu pertama kasus Ahok dan doa bersama dengan segala variannya mencapai total 279.852.000 entri dalam mesin pencari Google, dan total berita mencapai 5.730 judul, menjadi trending topic di twitter dalam 25 "hashtag" dan kata kunci, satu kali menjadi tema khusus pada acara Mata Najwa, dan dua kali menjadi tema pada Indonesia Lawyer’s Club. Di Facebook tema ini juga menjadi pusat perdebatan dalam tiga bulan terakhir.
Kedua, Panama Papers dan harta yang disembunyikan. Pada mesin pencari Google, jumlah entri Panama Papers dan turunannya sebanyak 72.235.000 entri, diberitakan sebanyak 595 kali di 5 media online terbesar, dan menjadi trending topik di twitter dengan 4 "hashtag" dan kata kunci.
Ketiga, Amnesti Pajak. Netizen Indonesia mulai mencari tahu mengenai kebijakan amnesti pajak dari Juli 2016 mencapai puncaknya pada September 2016 dengan jumlah entri di Google sebanyak 15.200.000 entri. Dalam pemberitaan media online amnesti pajak diberitakan sebanyak 2.730 kali.
Di Twitter dan Facebook, Tax Amnesty menjadi trending topic serta isu viral dengan beberapa 6 hashtag dan kata kunci. Tema Tax Amnesty juga secara khusus menjadi tema Indonesia Lawyer’s Club (ILC) dengan mengangkat masalah tersebut dengan tema "Tax Amnesty Yang Untung dan Yang Resah" pada 30 Agustus 2016.
Keempat, Rindu Prestasi Timnas Sepakbola Indonesia. Di penghujung 2016, hingar bingar dan popularitas isu politik digeser oleh penampilan Timnas Indonesia yang berlaga di final Piala AFF. Google mencatat 35.610.000 entri, dan media online di Indonesia juga memberi perhatian lebih, dan diberitakan sebanyak 3.221 kali di 5 media online terbesar. Bahkan di Twitter, 21 hashtag dan kata kunci terkait Timnas Indonesia menjadi trending topic. Facebook didominasi oleh posting dan meme Timnas Indonesia.
Kelima, kasus Jessica dan Kopi Sianida bahawa Google mencatat 6.737.000 entri. 5 media online terbesar pun turut memberitakan misteri kematian Mirna dan perjalanan sidang Jessica, dengan total pemberitaan sebanyak 8.098 berita. Twitter mencatat 4 hashtag dan kata kunci yang menjadi trending topic. Dan ILC mengangkat isu tersebut dalam 2 kali tayangannya.
Fahd menambahkan, riset tersebut dan beberapa kasus lain yang terjadi, membuktikan bahwa dunia sosial media dan dunia maya adalah ranah baru yang mampu menggiring opini publik secara efektif, dan bahkan mampu mempengaruhi kebijakan publik secara langsung.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
