"Perlu dijelaskan kepada publik formula penghitungannya, bagaimana bisa mendapatkan angka kenaikan itu," kata Dwi Ardiantara di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) belum dijabarkan secara rinci mengenai formula penghitungan kenaikan tarif itu.
Berdasarkan PP baru tersebut, tarif pengurusan surat tanga nomor kendaraan (STNK) yang berlaku per 6 Januari 2017 untuk kendaraan roda dua dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 sementara untuk roda empat dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.
Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarifnya dari Rp80.000 untuk roda dua dan tiga menjadi Rp225.000 dan kendaraan roda empat dari Rp100.000 menjadi Rp375.000.
"Perhitungannya harus disampaikan dengan jelas karena itulah yang menjadi pertanyaan sekarang," kata dia.
Meski demikian, Dwi menilai kebijakan itu juga dimungkinkan mampu menekan tingginya kepemilikan dan pembelian kendaraan pribadi. "Mungkin akan berpengaruh karena adanya biaya tinggi untuk membeli kendaraan baru," kata dia.
Anggota Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) John Widijantoro mengatakan penjabaran formula kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor harus dilakukan karena masuk ranah hak masyarakat atas keterbukaan informasi. "Itu soal transparansi dan akuntabilitas," kata dia.
Menurut Widijantoro, untuk konteks saat ini peningkatan penerimaan negara dengan menaikkan tarif pelayanan publik belum tepat karena belum ada jaminan perbaikan kualitas pelayanan dan dikhawatirkan hanya membebani masyarakat.
"Prinsipnya pemerintah semestinya meningkatkan pendapatannya dari sumber-sumber pendapatan pajak yang masih belum sesuai target," katanya.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
