"Tahun 2015 digelar pelatihan TFL TPS3R di Jakarta, dan Kota Bogor ditunjuk sebagai lokasi praktek, begitu juga di tahun 2016," kata Dian Herdiawan, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Minggu.
Dian mengatakan, selain Kota Bogor, juga ada Kota Malang yang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis aparatur, dan Kabupaten Malang dengan pengelolaan berbasis masyarakat.
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah dikembangkan di sejumlah wilayah dengan membentuk TPS 3R dan Bank Sampah. Hingga akhir 2016, Kota Bogor memiliki 23 TPS 3R dan 73 bank sampah yang tersebar di sejumlah kelurahan. "Target kita, TPS 3R dan Bank Sampah ada di setiap RW," katanya.
Ia mengatakan, sejak tahun 2016, Pemerintah kota Bogor telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Hiroshima, melalui kerjasama antara KLHK dan JICA dengan Program Kampung Iklim bersama Laskar Pengendali Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan Iklim.
Program tersebut, lanjutnya, mendorong masyarakat bersama-sama memindahkan kehijauan di taman ke jalur hijau dan seluruh halaman tingkat RW sambil meneruskan Program gerakan memilah sampah sekarang (Gemilang).
"Program ini melatih masyarakat memilah sampah organik ke dalam lubang biopori, dan sampah an-organik bernilai ekonomis di tabung ke Bank Sampah dan residu serta B3 ditempatkan di TPS untuk diangkut oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup," katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah RW di Kota Bogor telah melakukan rencana aksi mengurangi sampah seperti tim RW 09 dan RW 10 di Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, yang menjadi lokasi percobaan kerjasama Pemkot Bogor dan Pemkot Hiroshima, Jepang.
"Masyarakat di RW 09 dan RW 10 bekerjasama memilah sampah dari sumber dan memanfaatkan TPS 3R serta Bank Sampah sebagai sarana pengurangan sampah di sumbernya," katanya.
Untuk memperkuat gerakan penyadaran masyarakat dalam membersihkan lingkungan, juga dibentuk Forum Komunitas Hijau atau FKH yang sukses mengantarkan Kota Bogor sebagai Tim Swakelola terbaik dalam pengelolaan program pengembangan kota hijau (P2KH).
"Kota Bogor mendapat penghargaan berupa alokasi anggaran Rp5 miliar oleh Dirjen Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun Laboratorium P2KH yakni Nursery dalam Taman Heulang seluas 20,768 hektar dari APBN 2015," katanya.
Kebersihasilan Kota Bogor diapresiasi oleh Kasubdit Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tri Widayati.
"Semoga terus mengakar dan tumbuh kuat sejalan dengan semangat ProKlim sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat," kata Widayati.
Wida mengingatkan agar Pemkot Bogor dan FKBH tetap bersinergi dengan upaya pengendalian perubahan iklim. Kegiatannya mencakup antara lain upaya pengendalian banjir/kekeringan, longsor (untuk wilayah rawan longsor), peningkatan ketahanan pangan, antisipasi kenaikan muka air laut, penanganan wabah penyakit terkait iklim (DBD/Malaria/Diare).
"Pengelolaan sampah merupakan unsur penting untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca atau upaya mitigasi, juga aksi hemat listrik, penggunaan energi terbarukan (misal, biogas, sel surya), transportasi hijau, menjaga dan menambah tutupan lahan, pemakaian pupuk organik, dll," katanya.
Wida juga menyarankan agar Kota Bogor memperkuat program ProKlim dengan melibatkan anggota Pramuka Saka Kalpataru.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017