"Kami minta agar INSW memberikan informasi dan data kementerian dan lembaga mana yang masih banyak terkait larangan dan pembatasan," kata Darmin di kantor Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW), Jakarta, Senin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan larangan terbatas sudah membaik dari 51 persen menjadi 32 persen pada waktu implementasi paket-paket kebijakan.
Namun, Darmin mengatakan belakangan ini ternyata ada kemunduran karena masih ada kementerian dan lembaga yang memberlakukan larangan terbatas produk tertentu.
Dia berharap kementerian dan lembaga dapat menyelaraskan dan menentukan standar pelayanan dan pengawasan proses ekspor-impor untuk kemudian diintegrasikan dalam "Indonesia Single Risk Management" (ISRM).
Harmonisasi dalam ISRM tersebut akan berdampak pada pemrosesan izin masuk dan keluar barang kementerian dan lembaga yang kemudian dapat mempersingkat waktu lama waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau "dwelling time".
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan saat ini rata-rata "dwelling time" sekitar 2,9 hari. Sementara Presiden Joko Widodo menargetkan "dwelling time" dapat mencapai 2,2 sampai 2,5 hari.
Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah telah mewajibkan semua kementerian dan lembaga untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal melalui INSW untuk pemrosesan perizinan.
INSW adalah loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan, yang merupakan wujud reformasi birokrasi dengan sistem pelayanan publik yang cerdas.
Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan ISRM dalam sistem INSW dengan menerapkan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor sebagai basis profil risiko dan pelayanan tunggal dalam pelayanan perizinan masing-masing kementerian dan lembaga.
Pewarta: Calvin B
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
