"Kami meminta Pemerintah Kota Yogyakarta segera memproses kasus dugaan ketidaknetralan pegawai. Terlebih, kasus ini sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Yogyakarta," kata Koordinator Aksi Fokki Ardiyanto di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, sudah ada beberapa bukti yang menguatkan dugaan ketidaknetralan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, di antaranya adalah "broadcast message" di grup media sosial, hingga foto sejumlah pegawai yang mengenakan kaos dukungan untuk salah satu pasangan calon kepala daerah.
Dari berbagai bukti tersebut, Fokki menduga adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terstruktur dan sistematis. "Pemerintah seharusnya bisa bersikap tegas terhadap kasus ini," katanya.
Aksi yang diikuti puluhan peserta yang juga pendukung pasangan calon nomor urut satu pada Pilkada Kota Yogyakarta tersebut dilakukan di depan pintu masuk kompleks Balai Kota Yogyakarta.
Penjabat Wali Kora Yogyakarta Sulistiyo berkenan menemui massa aksi di depan gerbang masuk sisi timur kompleks Balai Kota Yogyakarta didampingi sejumlah pejabat seperti Inspektur Kota Yogyakarta Wahyu Widayat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan Maryoto.
Sulistiyo memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta terkait kasus dugaan laporan ketidaknetralan pegawai.
"Tidak perlu khawatir bahwa kami tidak akan memproses kasus ini. Semua kasus yang masuk tentu akan kami proses sesuai dengan aturan. Jangan sampai karena ingin kasus cepat diputuskan tetapi justru berdampak ke pemerintah dari sisi hukumnya," katanya.
Salah satu kasus terkait dugaan ketidaknetralan pegawai yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat adalah kasus penyebaran pesan melalui grup media sosial.
Panwas Pilkada Kota Yogyakarta memutuskan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu tetapi masuk dalam pelanggaran administrasi kedisiplinan pegawai sehingga diteruskan ke Inspektorat Kota Yogyakarta.
Sedangkan untuk kasus dugaan ketidaknetralan oleh enam pegawai yang berfoto bersama mengenakan kaos pasangan nomor urut dua masih dalam proses kajian di Panwas Kota Yogyakarta.
Sulistiyo mengatakan, sudah berulang kali mengingatkan seluruh pegawai untuk bersikap netral pada Pilkada Kota Yogyakarta. "Kami sudah ingatkan melalui rapat atau pertemuan atau kegiatan lainnya. Jika masih ada yang bersikap tidak netral, maka itu menjadi tanggung jawab mereka," katanya.
Sementara itu, Inspektur Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan, dasar hukum yang digunakan untuk memproses rekomendasi dari Panwas Pilkada Kota Yogyakarta adalah PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
"Temuan Panwas adalah pelanggaran administrasi. Ini sedang kami proses sehingga belum tahu apakah akan dikenai sanksi ringan, sedang atau berat," kata Wahyu yang menegaskan ancaman sanksi terberat adalah pemecatan secara tidak hormat.
Sedangkan untuk kasus foto bersama, Wahyu mengatakan masih dalam proses penelitian dan penelaahan informasi. "Kami belum sampai ke pemeriksaan karena kasus ini masih berjalan di Panwas Kota Yogyakarta," katanya.
Usai menerima jawaban dan keterangan dari Penjabat Wali Kota, puluhan peserta aksi kemudian meninggalkan lokasi secara tertib.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
