Dalam pernyataan kepada stasiun radio Palestina, Voice of Palestine, Malki mengatakan negara-negara yang telah mengambil bagian dalam konferensi Paris pertama akan berkumpul lagi tahun ini. Mereka akan mengukur pencapaian yang telah dibuat sejak konferensi pertama.
Malki menyatakan harapannya bahwa pemerintahan Prancis yang akan dipilih Mei mendatang akan menghargai kewajiban tersebut dan menindaklanjutinya.
Menlu mengatakan pemerintahan Palestina sedang memperkuat hasil konferensi perdamaian Paris Januari lalu. Dengan pernyataan itu, ia menyoroti kewajiban Prancis menyangkut hasil konferensi.
Duta Besar Palestina untuk Prancis Salman Al-Herfi sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah Prancis akan memprakarsai seruan seperti sebelumnya untuk membangkitkan kesadaran soal penyelesaian masalah dan pendirian negara Palestina.
Al-Herfi menyeru kekuatan-kekuatan dunia, termasuk Prancis, untuk mengakui negara Palestina, terutama setelah dunia internasional mengutuk pembangunan permukiman oleh Israel serta pendapat internasional bahwa pemukiman itu menghalangi jalan menuju penyelesaian dua-negara.
Pada 15 Januari, konferensi perdamaian terkait konflik Timur Tengah diselenggarakan di Paris selama beberapa jam. Konferensi tersebut dihadiri oleh para pemimpin dari 70 negara serta perwakilan lima badan dan organisasi internasional.
Konferensi Januari meminta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, yang telah berlangsung sejak 1967.
Konferensi Paris menekankan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara independen serta mewujudkan kedaulatannya untuk hidup secara damai dan aman, berdampingan dengan negara Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas bulan lalu berkunjung ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Francois Hollande dan sejumlah pejabat tinggi Prancis, demikian Reuters.
(Uu.T008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
