"MUI menyambut baik dan bergembira dengan rencana Presiden Jokowi yang akan mendistribusikan tanah sebanyak 12,7 juta hektare lahan bagi ormas, pondok pesantren dan lainnya," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi MUI Pusat M Azrul Tanjung, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Namun dalam realisasinya, lanjut dia, lahan tersebut jangan diberikan kepada individu dalam bentuk hak milik melainkan dalam bentuk wakaf. Sementara untuk pengelolaannya dapat dilakukan secara individu.
Dia menilai tanah tersebut kemungkinan besar tidak berada di Pulau Jawa, melainkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Sementara untuk di Jawa, MUI meminta agar lahan tidur milik BUMN seperti Perhutani bisa dikelola oleh masyarakat di wilayah tersebut.
"Untuk mensukseskan program ini perlu ada kemitraan strategis dan usaha besar. Kemitraan yang saling membutuhkan," papar dia.
MUI juga menyambut baik usulan Presiden Jokowi untuk bermitra dengan para pengusaha nasional maupun para taipan.
"Menurut MUI, sudah bukan waktunya lagi mendikotomikan antara pribumi dan nonpribumi. Sudah waktunya kita bertekad menyatukan kekuatan untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," imbuh dia.
MUI juga mengharapkan, para pengusaha nasional maupun para taipan untuk tidak menjaga jarak.
"MUI juga akan menfasilitasi ormas Islam dan pengusaha nasional untuk saling bekerja sama," kata dia.
Dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan 22 April lalu, Presiden Jokowi menyatakan perlunya upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi.
Jokowi juga menyatakan perlunya upaya redistribusi aset dan reforma agraria, salah satunya pendistribusian sebanyak 12,7 juta hektare lahan buta untuk ormas maupun ponpes untuk kegiatan produktif.
Kongres Ekonomi Umat tersebut bertujuan agar dapat tercapainya stabilitas pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Indonesia serta memperkuat ekonomi umat Islam.
Hal tersebut diharapkan sebagai solusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.
Kongres itu juga melahirkan sejumlah deklarasi, yakni menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan keberlanjutan.
Kemudian memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan. Keempat, menggerakkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional.
Kelima, yaitu mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.
Selanjutnya pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional, tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Terakhir yaitu membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal arus baru perekonomian Indonesia.
(J008/C004)
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
