"Termasuk dalam program mudik gratis, asalkan menggunakan jasa transportasi angkutan umum yang sah, sudah pasti diproteksi asuransi," ujar Kepala Cabang PT Jasa Raharja Jawa Timur Muhammad Evert Yulianto saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu.
Dia menjelaskan, dalam program mudik gratis, sebenarnya masyarakat tetap membayar tiket. "Hanya saja yang bayari kan sponsor," katanya.
Dalam pembayaran tiket angkutan umum itulah, Evert memastikan, telah termasuk pembayaran iuran wajib asuransi jasa raharja.
"Artinya, ketika terjadi apa-apa, sudah dilindungi oleh asuransi Jasa Raharja," ujarnya.
Tentu, Evert mengatakan, dalam program mudik gratis, mekanisme pencairan asuransi akan berkoordinasi dengan pihak sponsor yang memberangkatkan.
Dia memastikan jika memang terjadi sesuatu pada pemudik di tengah perjalanan, pencairan asuransi tidak akan lebih dari 24 jam.
"Kami siagakan petugas 24 jam untuk memantau kondisi jalan raya melalui aplikasi Integrated Road Safety Management Sistem (IRSMS)," katanya.
Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian di tiap daerah. "Jadi setiap laporan kecelakaan yang dilaporkan polisi selalu dapat kami pantau," ujarnya.
Dari pantauan IRSMS itulah Jasa Raharja akan segera mencairkan asuransi sudah menjadi hak bagi setiap penumpang.
Dia memastikan tidak lebih dari 24 jam asuransi sudah dapat dicairkan dengan sistem "guaranty letter". "Dengan begitu pasien tidak lagi memikirkan biayanya sampai limit yang ditanggung oleh Jasa Raharja," katanya.
Evert menginformasikan, mulai pukul 00.00 WIB malam ini atau per tanggal 1 Juni, batas limit asuransi jasa raharja naik 100 persen.
Dia mencontohkan, biaya perawatan yang akan dibayarkan PT Jasa Raharja naik dari sebelumnya Rp10 juta menjadi 20 juta.
"Untuk korban meninggal dunia, dari sebelumnya kami santuni senilai Rp25 juta, sekarang meningkat menjadi Rp 50 juta," ucapnya.
Selain itu, korban yang mengalami cacat tetap, jika sebelumnya maksimal mendapat santunan jasa raharja Rp25 juta kini naik menjadi Rp50 juta.
"Kenaikan 100 persen tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 15/ PMK.10/2017 dan Permenkeu RI nomor 16/ PMK.10/2017 yang keduanya diterbitkan tanggal 13 Februari 2017," katanya.
Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo/ Hanif Nashrullah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
