"Perkembangan cyber crime yang terus tumbuh baik tingkat lokal dan internasional. Meskipun pembentukan BSSN dinilai terlambat tidak masalah, asalkan bisa segera dioperasikan," kata Ruby Alamsyah, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, dorongan percepatan pengoperasian BSSN ini karena semakin masifnya "cyber security", selain juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan di sektor-sektor penting.
Ruby merupakan salah seorang yang sejak awal ikut membidani pembentukan BSSN.
Alumni Universitas Gunadarma ini menjelaskan, bahwa cikal bakal BSSN bernama Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) yang keberadaannya di bawah Deputi VII Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukham).
Seperti diketahui, BSSN terbentuk dari peleburan dua institusi menjadi satu, yaitu Lembaga Sandi Negara yang bergabung dengan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Begitu juga dengan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang sebelumnya unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, ikut menjadi bagian dari BSSN.
Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, badan tersebut paling lambat beroperasi empat bulan sejak diundangkan. Dengan begitu seharusnya pada September 2017 sudah dapat menjadi benteng internet milik Indonesia.
"Operasional BSSN bisa menjaga infrastruktur penting, mulai dari sektor keuangan, transportasi, hingga melindungi data-data masyarakat dari serangan pihak luar," ujarnya.
Dengan demikian diharapkan, BSSN yang dulu digadang-gadang bernama Badan Siber Nasional (Basinas) ini dimanfaatkan untuk memitigasi hingga recovery.
"Menjaga kedaulatan internet kita yang tidak hanya fisik tapi juga di dunia maya juga harus berdaulat. Jangan sampai disusupi pihak asing dan mengambil data-data kita," katanya.
Terkait siapa sosok yang akan memimpin BSSN, Ruby yang juga dosen di Universitas Gunadarma ini menuturkan, bahwa BSSN sebaiknya dikepalai seorang aparat dari kalangan TNI, Kepolisian atau PNS aktif, seperti tertuang tertuang dalam Perpres Nomor 53 Pasal 48.
"Kepala BSSN ini harus berasal dari TNI, Polri, dan PNS yang masih aktif, itu syaratnya. Kalau ada kalangan eksternal boleh mengajukan tapi nanti di bawah Kepala," katanya.
Adapun susunan organisasi BSSN terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian. Penunjukan dan pengangkatan Kepala BSSN sendiri dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi yang diterimanya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
