Kelompok bersenjata yang setia kepada pemerintah, yang berpusat di bagian timur Libya, pada Sabtu (10/6) mengumumkan Saif Al-Islam dibebaskan pada Jumat, kemudian meninggalkan Zintan. Keberadaan Saif Al-Islam saat ini tidak diketahui.
Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Libya, yang masih bertikai, berkaitan dengan pembebasan putra Muammar Gaddafi.
Saif Al-Islam ditahan sejak 2011 oleh satu kelompok milisi di Zintan, kota kecil yang terletak di sebelah barat-daya Ibu Kota Libya, Tripoli.
Ia dituduh menyebar hasutan hingga memicu kerusuhan dan pembunuhan pemrotes selama kerusuhan 2011, yang menggulingkan pemerintah ayahnya. Muammar Gaddafi tewas dihakimi massa, yang notabene juga warganya, setelah ditangkap para petempur gerilyawan pada 2011.
Satu pengadilan di Tripoli pada 2015 menjatuhkan hukuman mati atas Saif Al-Islam Gaddafi, yang pernah dipandang banyak kalangan sebagai calon ahli waris ayahnya sebelum kerusuhan politik, bersama dengan beberapa pejabat lain bekas rejim Libya.
Namun, parlemen yang berpusat di Libya Timur memberi dia amnesti tak lama setelah vonis hukuman mato tersebut, demikian laporan kantor berita Xinhua China.
Saif Al-Islam juga dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan selama upaya yang gagal untuk menindas kerusuhan 2011. Tapi, milisi menolak untuk menyerahkannya kepada ICC.
Libya secara politik masih terpecah setelah enam tahun konflik pasca-kejatuhan Gaddafi. Ada dua pemerintah dan parlemen yang bertikai, yakni satu berpusat di Tripoli dan satu lainnya berada di Kota Pelabuhan Tobruk di bagian timur negeri itu.
Berbagai upaya menengahi konflik itu dilancarkan oleh masyarakat internasional.
Bahkan, para pesaing politik menandatangani kesepakatan perdamaian yang ditaja Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Desember 2015, yang menghasilkan terbentuknya Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez As-Sarraj dan berpusat di Tripoli.
Namun, Parlemen yang berpusat di Tobruk, yang diakui oleh masyarakat internasional, telah menolak untuk mensahkan pemerintah saingannya itu.
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
