Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah konsisten melaksanakan agenda reformasi sekalipun masih ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah setelah reformasi berjalan sembilan tahun. "Agenda reformasi secara konsisten terus dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah banyak yang dilakukan, namun ada juga yang masih menjadi pekerjaan rumah sampai sekarang," kata Jurubicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Andi menegaskan bahwa reformasi berjalan terus bahkan dari reformasi yang paling akar yaitu reformasi konstitusi. "Bahkan sekarang mau dilakukan amandemen lagi," katanya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa secara struktur kekuasaan pun terdapat perubahan. "Kalau kita lihat struktur kekuasan Indonesia sebelum reformasi, yaitu terpusatnya kekuasaan, sekarang baik secara vertikal maupun horisontal, semua sudah kita lakukan reformasi," ujar Andi. Secara vertikal dengan otonomi daerah maka kekuasaan tidak ada lagi yang terpusat dalam satu lapisan pemerintahan sedangkan secara horisontal, lapisan-lapisan pemerintahan sekarang ini kekuasaannya tersebar, baik itu trias politika dalam konteks legislatif maupun juga eksekutif dan yudikatif, jelasnya. Bahkan, lanjut Andi, ada komisi-komisi tambahan seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan Komnas HAM. "Hal itu memperlihatkan bagaimana dalam konteks kelembagaan reformasi, bisa kita lihat sekarang ini lembaga-lembaga reformasi dari segi institusinya semakin lama semakin menjadi lebih kuat, katanya. Pada kesempatan itu Andi mencontohkan reformasi di bidang hukum, ekonomi dan birokrasi. "Dari sisi hukum misalnya, tidak ada orang yang bisa kebal hukum. Apakah pejabat negara sampai pengusaha. Pemberantasan korupsi sudah menjadi tren di mana-mana. Ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan reformasi," ujarnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, lanjut dia, dapat dilihat parameter makro ekonomi yang semakin lama semakin kuat. Dia juga menyebutkan mengenai pemberitaan media yang menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia sudah melampaui 5 miliar dolar AS. "Sektor riil terus menerus kita jalankan, pertumbuhan 6 persen, inflasi makin lama makin kecil, bunga kredit juga makin lama makin turun," katanya. Pemerintah, lanjut dia, juga akan terus menjalankan reformasi birokrasi, baik itu dalam konteks profesionalisme birokrasi, birokrasi yang netral dalam politik, dan peningkatan kesejahteraan para pegawai negeri. "Gaji pegawai negeri kita minimum sudah di atas Rp1 juta yang paling rendah. Targetnya sampai 2009 mudah-mudahan bisa kita naikkan sampai Rp2 juta minimum untuk remunerasinya,"kata Andi. Hal itu, tambah dia, tentu saja termasuk reformasi TNI/Polri. "Bisa kita lihat sekarang bedanya dalam konteks hubungan negara dengan rakyat, sekarang aparatur negara TNI/Polri benar-benar lebih profesional lagi. Tidak pernah terdengar lagi penculikan-penculikan, petrus atau sejenisnya. Semuanya diatur dalam sistem hukum kita. Jadi kalau kita lihat masih banyak yang sudah kita lakukan," katanya. Sekalipun menggarisbawahi keberhasilan pemerintah namun Andi tidak menampik jika masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. "Yang paling dekat adalah kasus Munir, kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Ini adalah PR yang masih tersisa yang terus menerus kita lakukan. Presiden meminta terus menerus untuk diselesaikan. Presiden meminta laporan dari Kapolri maupun Jaksa Agung tentang perkembangan penyelidikannya," ujarnya. Sementara itu terkait masalah korupsi, Andi mengatakan, upaya pengungkapan korupsi di masa lalu bukanlah sesuatu yang mudah. "Tetapi korupsi yang akan terjadi pasti sudah kita cegah. Korupsi yang sedang berlangsung harus kita hentikan. Reformasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya," katanya. Mengenai permasalahan awal dari otonomi daerah, Andi mengakui bahwa ada persoalan yaitu ketika daerah diberikan kewenangan yang luas, ada ketidaksiapan di beberapa daerah. "Sekarang ini kita sampai pada tahap pemantapan otonomi daerah yaitu ketika kita memperkuat kapasitas daerah, yang good governancenya diperkuat dalam arti termasuk menghukum kepala daerah yang melakukan korupsi. Sampai sekarang Presiden sudah mengeluarkan seratus surat ijin untuk memeriksa kepala daerah yang diduga korupsi," katanya. Hubungan Presiden-Wapres Pada kesempatan itu Andi juga mengatakan bahwa hubungan antara Presiden Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah hubungan yang paling mesra dalam sejarah Indonesia tentang hubungan Presiden dengan Wapres. "Presiden Soekarno dan Wapres Mohamad Hatta putus di tengah jalan. Bung Hatta mengundurkan diri. Setelah itu demokrasi terpimpin, Soekarno sendirian tanpa Wapres. Masuk jaman Orde Baru, kita semua tahu bahwa Wapres hanya pelengkap saja. Kemudian masuk jaman reformasi, Presidennya Habibie, tidak punya Wapres. Jaman Gus Dur dengan Wapres Megawati putus di tengah jalan. Sekarang Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla adalah yang paling mesra," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007