Jakarta (ANTARA News) - Salah satu fokus kebijakan ekonomi pemerintah pada 2008 adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya melalui program restrukturisasi yang efektif. "Kebijakan ini akan dijabarkan dalam kerangka regulasi serta kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah," kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu, di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, untuk kepentingan kerangka regulasi pihaknya akan menyelesaikan restrukturisasi BUMN dalam bentuk sinergi dan konsolidasi, identifikasi aliansi strategis dan pengembangan usaha BUMN resource-based serta implementasi hubungan antar BUMN. Selain itu juga akan diwujudkan implementasi kemitraan swasta-publik, konsolidasi per sektoral dan peningkatan profitisasi entitas, sedangkan untuk kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah, akan dilakukan pengelompokan ulang BUMN strategis dan yang murni komersial. Kementerian juga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, restrukturisasi organisasi, SDM, keuangan, dan operasional serta menerapkan profitisasi BUMN termasuk privatisasi yang berhasil. "Kami juga akan mengimplementasikan GCG khususnya peningkatan akuntabilitas pejabat kementerian dan direksi serta komisaris BUMN," kata Said. Oleh karena itu, kementerian tersebut akan memprioritaskan antara lain revisi UU nomor 19 tahun 2003 dan beberapa Keputusan Menteri Negara BUMN terkait dengan pembinaan BUMN. Selain itu juga memprioritaskan kajian, monitoring, dan pelaksanaan PSO oleh BUMN.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007