"Masyarakat perlu ikut dalam pendeteksian dini terhadap orang-orang yang dicurigai akan melakukan aksi terorisme," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
"Masyarakat yang tahu tetangganya mungkin ada sesuatu yang patut dicurigai, segera lapor. Ini semua harus kita galakkan," tambah dia.
Mantan Panglima TNI itu menilai pelibatan publik dalam sistem deteksi teroris ini akan efektif dalam mengurangi aksi-aksi radikal di dalam negeri.
"Mereka yang mengetahui lingkungan. Oleh karena itu, kita harus melibatkan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka untuk masuk ke dalam jaringan early warning system," kata mantan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat ini.
Selain menggandeng masyarakat umum, menurut Wiranto, masih ada beberapa langkah lain yang dapat dicanangkan pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran ideologi radikal, di antaranya adalah kembali menghidupkan ajaran-ajaran Pancasila serta penerapan kegiatan Bela Negara yang sedang dikaji Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
"Kemudian juga siskamling dihidupkan lagi oleh Mendagri atau polisi. Itu sangat efektif. Intinya kita tidak boleh lengah," ucap dia.
Menko Polhukam pada Senin menggelar Rapat Koordinasi di kantornya, terkait Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.
Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
