Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berencana untuk ikut serta dalam "right issue" PT Adhi Karya Tbk. untuk mempertahankan posisi mayoritas terhadap kepemilikan saham di perusahaan jasa konstruksi itu. "Kita akan beli `exercise right`-nya supaya bisa mempertahankan kepemilikan saham 51 persen," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Untuk kepentingan itu, menurut Menteri, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp300-an miliar untuk membeli saham PT Adhi Karya agar kepemilikan saham tetap di level 51 persen. Manajemen PT Adhi Karya memperkirakan perolehan dana dari "right issue" sebesar Rp600 miliar. "Dana sebenarnya belum tahu (secara detail) tapi kira-kira sekitar Rp300-an miliar," katanya. Dengan "right issue" maka pertumbuhan bisnis perusahaan jasa konstruksi tersebut dinilai bisa mencapai 40 persen per tahun, sementara bila tanpa "right issue" hanya sekitar 20 persen. Agar saham pemerintah tetap mayoritas setelah aksi korporasi "right issue" maka harus ada suntikan dana sekitar Rp306 miliar yang akan menaikkan jumlah kepemilikan saham pemerintah (diperkirakan sebesar 67 persen serta akan kembali 51 persen setelah right issue). Meneg BUMN juga berencana membahas persoalan tersebut di DPR RI secepatnya. Sebelumnya, Sofyan menyatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah setuju "right issue" Adhi Karya. "Intinya pemerintah setuju 'right issue', tetapi tentunya soal pembelian saham akan kita pikirkan nanti," demikian Sofyan Djalil.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007