Bandarlampung (ANTARA News) - Pemerintah yakin sasaran produksi gula 2,8 juta ton pada 2007 dapat dicapai dengan berbagai langkah operasionalnya. "Permasalahan yang ada saat ini adalah tanaman umumnya sudah turun-temurun (ratoon), varietas sudah tua, produktivitas rendah, pabrik peninggalan Belanda, dan lahan bersaing dengan tanaman lain," kata Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian, Subagyono D, di Bandarlampung, Sabtu. Karena itu, katanya, perlu langkah operasional seperti pembongkaran tanaman tua, bantuan varietas baru produksi tinggi, penguatan lembaga penelitian gula, menambah kredit ketahanan pangan, rehabilitasi pabrik gula, dan menambah pabrik baru di luar Jawa. "Luas areal di luar Jawa yang berpotensi untuk perkebunan tebu sekitar 270 ribu hektare," katanya, pada Seminar Nasional Industri Gula, Potensi, Permasalahan dan Harapan, yang diselenggarakan Mahasiswa Fakultas Pertanian Unila. Sementara, luas arela tanaman tebu, tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2004 sebanyak 334.793,2 hektare dengan produksi gula 2,051 juta ton. Tahun 2005 seluas 381.785,7 hektare dengan produksi gula 2,241 juta ton, dan tahun 2006 seluas 396.441 hektare dan produksinya mencapai 2,3 juta ton. Subagyono menambahkan, target berswasembada gula tahun 2009 akan cepat terealisasi dengan penambahan areal tanaman tebu. Saat ini, di Sumatera Selatan sudah dibuka areal seluas 22 ribu hektare dan kemungkinan akan menghasilkan sekitar 150 ribu ton gula per tahun. "Sekarang sudah menanam, mungkin awal tahun 2009 sudah giling," katanya. Kemudian di Sulawesi Tengah juga ada areal yang siap digarap seluas 20 ribu hektare. Namun, staf ahli mentan itu mengakui kendala utama adalah iklim. Tahun ini pun terpengaruh, sehingga perlu pembuatan sistem pengairan yang canggih. "Kalau di Lampung dua perusahaan yakni Gunung Madu (GMP) dan Artha Graha memiliki penyiraman otomatis sendiri," katanya. Menyinggung berapa kredit ketahanan pangan (KKP) yang dikucurkan, Subagyono mengatakan mencapai Rp900 miliar dana bergulir untuk seluruh Indonesia. "Kemungkinan bisa ditambah hingga memenuhi seluruh kebutuhan yakni Rp1,2 triliun. Hal itu bisa diambil dari dana KKP sektor tanaman padi yang tidak terserap," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007