"Kegiatan revitalisasi perairan umum merupakan wujud dari kebijakan yang telah digariskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yaitu upaya untuk memulihkan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sebagai salah satu sumber habitat perikanan," kata Slamet Soebjakto, Senin.
Dia memaparkan, salah satu contoh realisasi program tersebut adalah terkait hibah lahan dari Kabupaten Pangandaran yang rencananya bakal digunakan untuk kepentingan umum yaitu revitalisasi perairan umum guna pembangunan embung atau danau penampungan air sebagai lahan budidaya perikanan, untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, pengendali banjir serta untuk mendukung kawasan pariwisata Kabupaten Pangandaran.
"Setelah status lahan ini clear and clean, maka selanjutnya KKP akan segera menyelesaikan Detail Engineering Design untuk pembangunan embung di Pangandaran. Pada bulan November nanti diharapkan pembangunan konstruksi sudah selesai dilaksanakan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Untuk kegiatan revitalisasi perairan umum ini, KKP telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,4 milyar yang digunakan mulai dari proses penyusunan DED hingga pembangunan konstruksi embung.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Rifky E. Hardijanto menyebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran kedepan sangat potensial menjadi contoh pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan yang holistik karena selama ini telah memiliki sektor pariwisata, menjadi salah satu sentra utama perikanan tangkap, pengolahan perikanan serta potensi perikanan budidaya.
Untuk itu, KKP akan membangun juga Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai sehingga dengan berbagai contoh program perikanan budidaya yang ada dapat menjadi daya tarik bagi nelayan untuk mulai berusaha di bidang perikanan budidaya karena kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran sudah sangat massif.
Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Pangandaran tercatat memiliki pantai sepanjang 91 km dan hampir 40 persen wilayahnya merupakan wilayah laut serta merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IX Samudera Hindia yang mencakup perairan ujung barat Sumatera dan pantai selatan Jawa.
Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan jangan hanya fokus mengurus sumber daya ikan di perairan nasional, tetapi harus memperhatikan pula dimensi sosial-kemasyarakatannya.
"Mestinya fokus KKP tidak sebatas menjaga sumber daya ikan, tetapi juga memastikan dimensi sosial-ekonomi perikanan masyarakat berjalan secara berkesinambungan," kata Abdul Halim.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities (Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan) itu, bila terlampau fokus menjaga sumber daya ikan, maka akan menafikan keberadaan ribuan pelaku usaha perikanan skala kecil, menengah, dan besar domestik.
Selain itu, ia juga menilai pelayanan KKP tidak kunjung membaik, seperti perizinan yang lambat, dan kurang memadai perlindungan bagi masyarakat perikanan skala kecil.
"KKP harus mereorientasi keberadaannya sebagai pelayan masyarakat perikanan," katanya pula.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
