Tuntutan kami masih sama, yaitu cabut alat berat dari Gunung Slamet, cabut izin proyek panas bumi dari Gunung Slamet, dan menuntut Bupati membuat surat rekomendasi penghentian proyekPurwokerto (ANTARA News) - Ratusan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berunjuk rasa untuk menuntut penghentian proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturraden di lereng selatan Gunung Slamet.
Unjuk rasa tersebut dimulai dengan jalan kaki dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menuju Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.
Selama berjalan kaki, massa meneriakkan tuntutan penghentian proyek PLTPB Baturraden karena dinilai telah merusak lingkungan dan mencemari air sungai.
Sesampainya di Alun-Alun Purwokerto, massa meletakkan spanduk dan poster di atas aspal Jalan Kabupaten.
Selanjutnya, massa secara bergantian berorasi untuk menyampaikan tuntutan, salah satunya berkaitan dengan kondisi sejumlah sumber air yang keruh akibat tercampur lumpur dari lokasi proyek.
Salah seorang orator, Budi meminta kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Banyumas yang berjaga di depan gerbang untuk mempersilakan massa masuk ke Pendapa Si Panji Kabupaten Banyumas.
"Gedung megah itu juga milik kami karena dibangun dengan uang rakyat. Oleh karena itu, biarkan kami masuk," katanya.
Terkait dengan hal itu, Wakil Kepala Polres Banyumas Komisaris Polisi Malpa Malacoppo meminta massa untuk tetap tertib dalam menyampaikan aspirasinya.
"Warga Banyumas selama ini dikenal cinta damai. Kami harap hal itu tetap dijaga," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan bahwa Bupati Banyumas Achmad Husein tidak berada di kantor sehingga nantinya pengunjuk rasa akan ditemui perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Saat ditemui wartawan di sela unjuk rasa, koordinator lapangan aksi, Catur Sasongko mengatakan tuntutan yang disampaikan massa masih sama seperti unjuk rasa sebelumnya yang digelar pada tanggal 18 Juli 2017.
"Tuntutan kami masih sama, yaitu cabut alat berat dari Gunung Slamet, cabut izin proyek panas bumi dari Gunung Slamet, dan menuntut Bupati membuat surat rekomendasi penghentian proyek," katanya.
Ia mengatakan dampak negatif dari proyek pembangunan PLTPB Baturraden salah satunya terlihat di Dusun Semaya, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, karena lahan pertanian di wilayah itu dirusak oleh hewan-hewan liar yang turun dari lereng selatan Gunung Slamet akibat adanya proyek tersebut.
Menurut dia, proyek pembangunan PLTPB Baturraden juga mengakibatkan sejumlah sumber air di Kecamatan Cilongok keruh tercampur lumpur sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh warga.
"Air keruh ini sudah terjadi hingga empat kali," katanya.
Sementara saat menemui pengunjuk rasa, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Didi Rudwiyanto mengatakan jika saat ini, Bupati Banyumas sedang berada di Semarang untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut dia, hal itu dilakukan Bupati sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Gubernur di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, pada tanggal 2 Oktober 2017.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Bupati telah meminta agar proyek pembangunan PLTPB Baturraden dihentikan untuk sementara.
Selain itu, lanjut dia, Bupati Banyumas memohon kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi air yang keruh.
"Oleh karena itu, kami mohon saudara-saudara untuk bersabar karena hingga saat ini, kami belum menerima informasi lebih lanjut terkait dengan hasil pertemuan (di Semarang, red.)," katanya.
Kendati telah diberi penjelasan terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas, hingga Senin (9/10) siang massa tetap bertahan di Alun-Alun Purwokerto.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
