"Perguruan tinggi punya kewajiban memahami dampak dari disrupsi teknologi ini. Menurut saya, ini serius, karena setiap kegiatan saat ini bisa terkait dengan masalah disrupsi" kata Ketua Umum ISEI Muliaman Hadad ditemui usai jumpa pers di Kantor ISEI Pusat, Jakarta, Senin.
Mantan ketua Dewan Komisioner OJK tersebut mengatakan isu ekonomi digital di beberapa negara telah menjadi semacam spesialisasi yang memerlukan kekhususan keterampilan sehingga hal tersebut perlu diantisipasi oleh perguruan tinggi.
"Saya kira Presiden Joko Widodo sudah mengangkat isu bahwa pemahaman kita tentang digital perlu ditingkatkan. Jadi ini tidak hanya masalah mahasiswa fakultas ekonomi saja, tetapi di luar fakultas ekonomi juga punya kewajiban memahami dampak disrupsi teknologi ini," kata dia.
Muliaman menilai studi ekonomi digital di universitas-universitas di Indonesia belum terlalu banyak.
Ia juga mengatakan diperlukan pula pematangan studi mengenai keterkaitan antara isu ekonomi digital dan masalah perekonomian secara keseluruhan.
"Kalau dipelajari bisa diantisipasi apa yang perlu dilakukan. Ada semacam pergeseran keterampilan yang terkait ekonomi digital," kata Muliaman.
Pergeseran atau "shifting" keterampilan para sarjana terkait ekonomi digital tersebut, lanjut dia, mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan sebagai dampak disrupsi teknologi, seperti misalnya digitalisasi perbankan.
"Perlu pula adanya upaya membangun kesadaran yang lebih utuh terhadap pemahaman ekonomi digital masa depan," ucap Muliaman.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
