Menpan RB: Terlalu banyak lembaga nonstruktural di Indonesia

Menpan RB: Terlalu banyak lembaga nonstruktural di Indonesia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Ke depan ukuran yang dinilai adalah hasil kerja, bukan serapan anggaran semata ..."
Padang (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan di Indonesia terlalu banyak lembaga nonstruktural yang keberadaannya tidak produktif dan tidak sesuai tataran.

"Saat ini terdapat 129 lembaga pemerintah nonkementerian, ini terlalu banyak dan harus dibenahi," katanya di Padang, Sumatera Barat, Jumat, saat membuka Konferensi Ekonomi Bisnis Akuntansi dan Ilmu Sosial 2017 yang digelar Universitas Dharma Andalas.

Ia menyatakan baru saja pihaknya membubarkan 16 lembaga nonstruktural karena badannya ada, pejabatnya ada, tapi hasil pekerjaannya tidak ada, termasuk salah satunya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas di Jawa Timur.

Saatnya organisasi kelembagaan yang ada di republik ini, menurut dia, diperbaiki agar lebih efisien.

Ke masa depan, dikemukakannya, dalam mengukur kinerja manajemen lembaga negara tidak lagi hanya berbasis anggaran, melainkan dinilai dari hasil kerja yang dihasilkan.

Ia melihat selama ini selalu yang menjadi tolok ukur keberhasilan instansi pemerintah adalah serapan anggaran, dan biasanya para pejabat akan bangga ketika serapan anggaran sudah mencapai 90 persen, sementara ketika ditanya hasilnya apa, maka mereka malah tidak tahu.

"Ke depan ukuran yang dinilai adalah hasil kerja, bukan serapan anggaran semata, dan perbaikan seperti ini mutlak dilakukan," katanya.

Selain pembenahan lembaga saat ini, Kemenpan RB juga fokus mengupayakan agar sistem pemerintah saat ini berubah dari manual ke digital.

Sudah saatnya pemerintahan menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan, ini sudah tidak bisa dihindari menghadapi perkembangan zaman, ujarnya.

Melalui penggunaan teknologi informasi, dikatakannya, maka pelaksanaan pemerintahan lebih efisien serta kinerja aparatur dan lembaga yang ada akan terukur.

Ia memberi contoh dengan sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) saat ini yang menggunakan teknologi informasi diharapkan ke masa depan akan meningkatkan mutu aparatur sipil negara (ASN).

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar