Jakarta (ANTARA News) - Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) Urusan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Hina Jilani, mengakhiri kunjungannya ke Indonesia sejak tanggal 5 Juni hingga 12 Juni 2007. "Tujuan kunjungan ini adalah untuk menilai situasi pembela HAM berkaitan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Pembela HAM (Declaration of Human Rights Defenders) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1998," kata Hina Jilani dalam konperensi persnya di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pengkajian kerangka hukum di Indonesia, kebijakan institusi dan mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi HAM merupakan hal-hal khusus yang penting dalam penilaian ini. "Saya juga mencari informasi lebih jauh mengenai beberapa kasus pembela HAM yang menarik perhatian, utamanya yang berdasarkan laporan menjadi sasaran akibat kegiatannya dalam pembelaan HAM," katanya. Selain Jakarta, kata dia, maka Jayapura dan Banda Aceh juga menjadi daerah yang ia kunjungi. "Saya telah bertemu dengan pejabat pemerintah, hakim atau pejabat kehakiman dan parlemen, serta perwakilan institusi-institusi yang memiliki perhatian terhadap perlindungan HAM," ujarnya. Sayang sekali, ujar dia, dirinya tidak dapat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sampai hari terakhir kunjungan ini, saya masih menunggu balasan dari pemerintah, agar bisa bertemu dengan Presiden atau Wakil Presiden," ucapnya. Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla hari Selasa( 12/6) baru saja tiba kembali di tanah air setelah selama beberapa hari mengunjungi China. Hina Jilani berharap, para menteri dan pejabat pemerintah yang ditemuinya akan menyampaikan kepada Presiden RI tentang keprihatinannya, sehingga masalah-masalah tersebut mendapat perhatian jajaran pemerintah di tingkat atas. "Saya juga telah bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat sipil dan para pembela HAM untuk membicarakan berbagai masalah HAM," ucap dia. Di antara pihak-pihak yang ditemuinya, katanya, terdapat anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para pengacara, organisasi petani, para pemimpin buruh, para pembela HAM perempuan, aktivis hak-hak orang-orang yang memiliki orientasi seks tertentu, serta para pemimpin masyarakat/penduduk asli. "Hasil laporan kunjungan ini akan saya sampaikan kepada Dewan HAM PBB dan akan membuat rekomendasi terinci untuk menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia," katanya. Ia berharap akan terjadi dialog yang berkelanjutan dengan pemerintah dan terdapat kemajuan yang merata di seluruh wilayah Indonesia berkaitan dengan perlindungan pembela HAM. (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007