Menkeu: pemerintah terus atasi kesenjangan dengan ciptakan ekonomi merata

Menkeu: pemerintah terus atasi kesenjangan dengan ciptakan ekonomi merata

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Yang terpenting terjadi pembangunan ekonomi yang merata, produktivitas meningkat sehingga bisa mengatasi permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tingkat kesenjangan dengan menciptakan perekonomian yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sri Mulyani saat mengisi acara seminar Asia Pacific Food Forum 2017 di Jakarta, Senin menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar mempunyai masalah kemiskinan dan kesenjangan yang harus dicari solusinya.

Untuk itu, pemerintah konsisten melakukan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan mulai dari pulau terluar, terdepan dan tertinggal yang disertai oleh keberpihakan maupun penegakan hukum.

"Ini tantangan, karena pemerintahan Jokowi-JK menegaskan bahwa kita harus membangun dari yang terluar, untuk mencapai pemerataan antar penduduk dan pulau yang ada," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, pemerataan yang diupayakan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang masif, namun juga melalui ketahanan pangan yang saat ini menjadi isu penting seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Selain itu, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai juga merupakan kunci utama untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan menekan tingkat kesenjangan agar tidak makin melebar.

Hal tersebut, menurut Sri Mulyani, dalam jangka panjang bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tingkat perekonomian yang merata dapat tercipta dan tidak ada perbedaan kualitas antarwilayah.

"Yang terpenting terjadi pembangunan ekonomi yang merata, produktivitas meningkat sehingga bisa mengatasi permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Kerugian negara akibat penyelundupan di Garuda Rp1,5 miliar

Komentar