Dalam sambutannya pada Kongres Pranata Komputer Indonesia di Kantor BPS Jakarta, Selasa, Menteri Rudiantara menjelaskan penerapan sistem pelayanan publik elektronik e-government bukan saja terletak pada komputerisasi seluruh proses yang ada, melainkan juga mengubah proses bisnis sehingga lebih efisien dan bernilai tambah.
"E-government tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, mengubah proses bisnis dengan klasifikasi bagaimana kementerian lembaga melayani kementeria lembaga lain, atau melayani bisnis," kata Rudiantara.
Ia mencontohkan bisnis besar layanan transportasi online seperti Go-Jek, Grab dan Uber tidak membutuhkan ahli pranata komputer, melainkan konsep bisnis yang baru, lebih efisien dan bernilai tambah.
Selain itu, ia mengapresiasi prestasi Kabupaten Banyuwangi yang memfasilitasi masyarakat di desa dalam mendapatkan surat izin pengantar.
Rudiantara menjelaskan sejumlah desa di Banyuwangi sudah memiliki perangkat aplikasi yang memudahkan agar masyarakat tidak perlu meminta surat pengantar dari kecamatan.
"Di desa ada perangkat dan aplikasi. Otoritisasi surat pengantarnya tetap dari kecamatan, tapi mereka hanya perlu ke desa. Itu kan mengurangi ongkos mereka supaya tidak perlu ke kecamatan," ungkapnya.
Dengan alokasi tambahan anggaran Rp200 juta per tahunnya untuk keperluan TIK, Kabupaten Banyuwangi pun bisa membangun jaringan fiber optik untuk akses internet masyarakat.
Ia menambahkan sistem belanja TIK pemerintah nantinya akan terpusat pada Kementerian Kominfo sehingga terciptanya efisiensi dan menghilangkan ego sektoral.
Selain pelaksanaan Kongres Pranata Komputer, Menteri Kominfo dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data atau Informasi Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika.
Pewarta: Mentari Dwi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
