Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah pesimis dengan target rasio masyarakat yang teraliri listrik atau elektrifikasi yang dicanangkan PT PLN mencapai 100 persen pada 2020. Direktur Pembinaan Program Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM Emy Perdanahari di Jakarta, Kamis, mengatakan, dilihat dari kondisi geografis, kemampuan dana, ketersediaan lahan, maupun kemampuan sumber daya alam, PLN akan sulit mewujudkan target tersebut. "Kami khawatir dengan program PLN ini. Jangan-jangan ini cuma mission imposible," katanya. Menurut dia, saat ini, rasio elektrifikasi hanya 56 persen atau memerlukan pertumbuhan di atas empat persen per tahun guna mencapai target 100 persen pada 2020. "Hebat sekali (target tersebut)," katanya. Pemerintah, lanjutnya, hanya memiliki target rasio elektrifikasi sebesar 93 persen pada 2025 atau 100 persen pada 2035. Emy mengatakan, dengan kondisi geografis yang terdiri dari 17.000 pulau, pencapaian target elektrifikasi PLN sebesar 100 persen pada 2020 tersebut akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, katanya, kebutuhan investasi pembangkit guna memenuhi target elektrifikasi 93 persen mencapai Rp800 triliun. Dana tersebut, hanya buat biaya pembangunan pembangkit dan belum termasuk transmisi dan distribusi. "Apalagi kalau elektrifikasi mencapai 100 persen. Bagaimana caranya mencari dana sebesar itu. Sementara, kemampuan pemerintah hanya 10-20 persen saja," katanya. Emy mencontohkan, anggaran yang disediakan buat pengembangan listrik pedesaan per tahun saja hanya Rp800 miliar atau hanya Rp40 miliar per provinsi. Faktor lain yang bisa menghambat pencapaian target tersebut, lanjutnya, adalah harga listrik yang masih rendah, rasio elektrifikasi yang masih berjalan lamban sejak krisis, dan pemanfaatan energi terbarukan yang kecil sekali. Sementara itu Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, pihaknya optimis mencapai target tersebut. "Namun, program ini tentunya membutuhkan dukungan semua pihak. Target elektrifikasi 100 persen pada 2020 tidak akan tercapai kalau semua hanya nonton saja. Kalau ini terjadi, saya juga menyerah," katanya. Menurut dia, semua pihak harus melihat amanat UUD khususnya pasal 33 yang menyebutkan semua sumber daya alam digunakan bagi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Eddie juga mengatakan, guna mencapai target tersebut, PLN membutuhkan biaya Rp50 triliun per tahun yang Rp30 triliun buat pembangkit dan sisanya transmisi dan distribusi. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari anggaran pemerintah Rp5-10 triliun, PLN Rp15 triliun, dan sisanya Rp25-30 triliun berasal dari swasta atau utang. PLN meluncurkan program 75/100 yang berarti pada ulang tahun kemerdekaan ke-75 pada 2020, rasio elektrifikasi sudah tercapai 100 persen. Program tersebut membutuhkan ketersediaan pembangkit berkapasitas 4.000 MW per tahun, jaringan transmisi 3.000 kilometer sirkuit (kms) dengan 8.000 MVA, dan jaringan distribusi tegangan menengah 20.000 kms serta tegangan rendah 30.000 kms dengan 6.000 MVA. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007