Indonesia kecam kebijakan AS soal Jerusalem

Indonesia kecam kebijakan AS soal Jerusalem

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkopolhukam Wiranto (ketiga kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kiri), Menkominfo Rudiantara (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (ketiga kanan) menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Bogor (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, yang akan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

Indonesia, lanjut Presiden, meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. "Keputusan itu telah melanggar berbagai resolusi di PBB yang AS menjadi anggota, dan ini bisa menguncang stabilitas keamanan dunia," katanya.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu (6/12) membalikkan kebijakan puluhan tahun Amerika Serikat dengan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyatakan akan memulai proses untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Keputusan Trump itu membahayakan peranan historis Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik Israel-Palestina, juga memicu timbulnya kericuhan hubungan AS dengan sekutu-sekutu Arab, yang diandalkan Washington untuk membantunya melawan Iran dan memerangi kalangan milisi Islamis Sunni.

Israel menganggap Jerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak terbagi serta menginginkan semua kedutaan asing ditempatkan di sana. Palestina juga menginginkan Jerusalem menjadi ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan.

Kota itu direbut Israel dalam perang tahun 1967 dan kemudian diduduki. Tindakan Israel mencaplok wilayah itu terus ditentang oleh dunia internasional.


Pewarta:
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar