"Seperti sahabat yang ditelikung dari belakang oleh sahabatnya sendiri. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan mitra, sahabat dalam berbagai kerja sama bilateral dan unilateral sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri," kata Edhy Prabowo dalam rilis, Kamis.
Dia menegaskan, resolusi sawit tersebut merupakan isu kampaye hitam yang dilancarkan kepada Indonesia yang merupakan pengeskpor komoditas sawit terbesar di Eropa.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kondisi itu tentu saja sangat merugikan produksi sawit Indonesia yang di dalamnya banyak terdapat petani kecil.
Edhy juga menegaskan bahwa kampanye hitam itu adalah persaingan bisnis agar sawit tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel pada tahun 2020 mendatang, sehingga hal tersebut juga dinilai melanggar konsep perdagangan yang adil yang selama ini dianut Uni Eropa.
Sebagaimana diwartakan, pelaku usaha industri kelapa sawit harus memastikan perusahaan yang dimiliki mereka benar-benar terbebas dari aktivitas deforestasi dalam rangka meningkatkan kualitas komoditas salah satu andalan ekspor Indonesia itu.
"Industri minyak sawit masih merusak dan laporan kami menunjukkan para pedagang tidak mempunyai rencana untuk memperbaikinya," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bagus Kusuma, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Greenpeace International telah mengeluarkan laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa para pemasok ke sejumlah merek di dunia masih belum dapat menjamin sawit mereka bebas dari deforestasi.
Ia juga berpendapat bahwa tak satu pun dari perusahaan tersebut bisa membuktikan tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka, dan menyatakan industri minyak sawit penyebab utama deforestasi.
Bagus menyatakan situasi ini sangat penting bagi hutan Indonesia, karena negeri ini dinilai telah kehilangan jutaan hektare hutan dan deforestasi merupakan ancaman besar bagi hewan langka yang tinggal di sana.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Taufiq Abdullah menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia harus dapat benar-benar mengantisipasi terkait kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit nasional yang dilakukan oleh Uni Eropa.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
