Jakarta (ANTARA News) - Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) meminta pemerintah Indonesia segera meratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization) di sektor perikanan (Fisheries Convention) yang baru dihasilkan dalam sidang ILO ke-96 di Jenewa pertengahan Juni 2007. Presiden KPI Hanafi Rustandi di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan meratifikasi konvensi itu maka Indonesia selain bisa menekan pencurian ikan juga akan meningkatkan harkat dan martabatnya di mata internasional. Hanafi yang juga Koordinator ITF Indonesia baru saja menerima laporan dari Komite Seksi Perikanan ITF (International Transport Workers Federation) di London tentang hasil konferensi ILO di Jenewa. Dalam sidang ILC (International Labour Conference) tersebut mayoritas delegasi dari berbagai negara menyetujui ILO mengadopsi sektor perikanan menjadi konvensi internasional, termasuk Indonesia. Delegasi Indonesia ke sidang ILO dipimpin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dengan anggota delegasi dari unsur tripartit, yakni unsur pemerintah, pengusaha dan buruh. Salah satu agenda utama sidang ILO tahun ini adalah membahas rencana mengadopsi sektor perikanan menjadi konvensi ILO. Tahun lalu masalah ini sudah dibahas tapi tidak mendapat suara signifikan, sementara posisi Indonesia tidak bersikap (absten). Persetujuan Indonesia mengadopsi konvensi itu, kata Hanafi, tidak lepas dari peranan wakil buruh yang tergabung dalam delegasi RI, yakni Mathias Tambing, salah satu Ketua DPP K-SPSI yang juga Sekjen KPI. Mathias yang dalam sidang ILO duduk di Komisi Seksi Perikanan menambahkan, persetujuan Indonesia itu berkat lobi John Whitlaw, Ketua Bidang Perikanan ITF, untuk meyakinkan delegasi Indonesia tentang pentingnya ILO mengadopsi konvensi di sektor perikanan tersebut. Kedekatan John Whitlaw dengan Mathias karena KPI berafiliasi dengan ITF, sangat membantu sehingga Indonesia akhirnya setuju sektor perikanan dijadikan konvensi ILO. "Peranan ITF dalam sidang ILO cukup besar," sambung Hanafi.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007