... jumlah dari nilai saham tersebut kami tidak sanggup untuk membayarnya."
Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Papua akan menggandeng PT Inalum (Persero), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan induk pertambangan di Indonesia yang baru dibentuk, untuk mengurus PT Freeport Indonesia di Timika, Kabupaten Mimika.

 "Rencana menggandeng PT Inalum (Persero) ini dikarenakan Freeport menjual sahamnya dengan nilai yang cukup besar," kata Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis.

Ia mengatakan nantinya jika sudah menggandeng PT Inalum (Persero), maka perusahaan induk (holding) BUMN di bidang pertambangan itulah yang akan menyelesaikan urusan dengan PT Freeport Indonesia dan  pihaknya akan mengurus bagiannya dari deviden.

Dari negosiasi awal dengan PT Freeport Indonesia, menurut dia, nilai saham yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar, namun ternyata ketika dijual harganya berbeda dari yang diharapkan.

"Mekanisme tersebut yang kini sedang kami atur, karena jumlah dari nilai saham tersebut kami tidak sanggup untuk membayarnya," ujarnya.

Dia menjelaskan dari 51 persen saham Freeport yang dimiliki Indonesia, ada 10 persen di antaranya merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

"Dari 10 persen saham ini, tiga persen milik Pemprov Papua dan tujuh persen sisanya akan diberikan kepada masyarakat adat di Kabupaten Mimika dan sekitarnya seperti Paniai, Intan Jaya, Puncak serta warga Dugama," ujarnya.

Sedangkan, nilai saham sebesar tiga persen yang dimiliki Pemprov Papua diperuntukan bagi kepentingan 29 kabupaten/kota di wilayah Bumi Cenderawasih itu, demikian Lukas Enembe.

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017