New York (ANTARA News) - Indonesia mengingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional untuk tetap menaruh perhatian utama terhadap masalah inti di Timur Tengah yakni pengakhiran pendudukan Israel di Palestina, meski di Palestina sendiri pertikaian antara kelompok Hamas dan Fatah banyak menyita perhatian belakangan ini. Peringatan itu disampaikan delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Rabu waktu setempat, yang membahas situasi terkini di Timur Tengah. "Jangan sampai upaya menyelesaikan masalah Palestina terabaikan karena hal itulah yang justru harus dijadikan perhatian utama. Itu yang kami sampaikan dalam konsultasi di Dewan Keamanan," kata Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB-New York, Duta Besar Hasan Kleib, ketika dihubungi ANTARA. Perhatian utama dalam konflik Timur Tengah yang dimaksud Hasan adalah penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah Palestina serta terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sidang pada Rabu itu sendiri diisi dengan pemaparan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Michael Williams, tentang kondisi terakhir di Timur Tengah, termasuk Palestina pasca dibubarkannya pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Ismail Haniyah (dari kelompok Hamas), menyusul penguasaan Jalur Gaza oleh kelompok Hamas. Dalam pemaparannya, Michael Williams mengungkapkan bahwa pembubaran, penguasaan serta negara dalam keadaan darurat --seperti yang dinyatakan Presiden Mahmoud Abbas-- telah menciptakan realitas politik baru maupun kondisi yang mengkhawatirkan di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Indonesia, seperti yang diutarakan Dubes Hasan Kleib, menyatakan prihatin terhadap pertikaian antara kelompok Hamas dan Fatah di Palestina. "Konflik tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan terhadap Palestina dalam upaya menciptakan kesatuan dan justru memperparah proses perundingan menuju pembentukan Palestina merdeka dan berdaulat," kata Hasan. Indonesia menyambut baik mengalirnya bantuan kemanusiaan serta dicabutnya embargo ekonomi oleh sejumlah negara terhadap Palestina --di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang berasal dari kelompok Fatah dan berpusat di Tepi Barat itu. Namun pada saat yang sama, RI juga meminta masyarakat internasional untuk tidak mengucilkan pihak-pihak di Jalur Gaza --wilayah yang dikuasai kelompok Hamas, apalagi saat ini penduduk di Gaza menghadapi berbagai kondisi sulit. Jika masyarakat internasional ingin membantu pemerintahan kesatuan Palestina untuk mencapai proses perdamaian, kata Hasan, semua pihak di Palestina harus dilibatkan. "Jangan mengecualikan salah satu kelompok di Palestina, terutama Hamas dan Fatah, karena pendekatan seperti itu tidak akan memberikan kontribusi terhadap kesatuan dan penyelesaian masalah Palestina," kata Hasan Kleib. "Untuk menjadi `broker` (perantara) yang jujur, tidak boleh melupakan salah satu dari dua pihak," tambahnya. Yang diperlukan saat ini di Palestina, ujar Hasan, adalah upaya untuk melakukan rekonsiliasi dan dialog antara pihak-pihak yang bertikai di wilayah tersebut. "Oleh karena itu, Indonesia mendukung pembentukan tim monitoring Liga Arab, yang sedang mengupayakan rekonsiliasi dan dialog," katanya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007