Para pemilih Swiss pada akhirnya akan diminta memberikan suara mengenai inisiatif "larangan pemakaian kain penutup wajah" yang dipaparkan September lalu oleh komite yang dijalankan oleh satu anggota partai sayap kanan Swiss People's Party.
Tanggal pemungutan suara mengenai isu itu belum ditentukan, tetapi pemungutan suara tentang berbagai topik dilakukan setiap beberapa bulan sebagai bagian dari sistem demokrasi langsung Swiss.
Dengan pengumuman Rabu, pemerintah, atau Dewan Federal, menyiratkan penentangan jelas mereka terhadap inisiatif larangan itu, dan mengajukan langkah balasan untuk menyainginya di pemungutan suara.
Pemerintah menyatakan bahwa terserah pada otoritas daerah untuk menentukan setiap kemungkinan untuk melarang pemakaian kain penutup wajah di tempat umum.
Meski pemerintah tidak secara eksplisit menyinggung kain burka tersebut, mereka secara eksplisit mengatakan bahwa undang-undang yang mereka usulkan ditujukan untuk menunjukkan bahwa Swiss "tidak menoleransi pemaksaan terhadap perempuan."
Apa yang disebut sebagai inisiatif pelarangan burka mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan yang dibutuhkan bagi satu topik untuk diajukan ke pemungutan suara populer, namun penambahannya tidak berlanjut.
Inisiatif itu menginginkan pelarangan penggunaan penutup wajah di ruang publik atau ruang yang bisa diakses oleh publik.
Komite di balik inisiatif itu juga berada di belakang kampanye kontroversial yang sukses tahun 2009 untuk melarang pembangunan menara-menara masjid baru di Swiss.
Beberapa daerah di Swiss sudah melakukan pemunguran suara regional mengenai pelarangan burka, termasuk Zurich yang menolak langkah semacam itu dan daerah Ticino dan St. Gallen yang memilih mendukungnya menurut siaran AFP. (kn)
Pewarta: -
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
