"Ini salahnya, orang sudah bicara nama sebelum proses dilakukan, karena itu PDI Perjuangan fokus pada satu langkah dan satu waktu menyelesaikan RUU MD3," kata Hendrawan di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan PDI Perjuangan sejak lama mendorong agar revisi UU MD3 segera diselesaikan karena merupakan tanggung jawab bersama seluruh fraksi.
Hendrawan mengatakan PDI Perjuangan ingin mengembalikan asas representatif karena DPR dibentuk melalui pemilihan umum, lalu mengapa hasil pemilu tidak direpresentasikan di DPR.
"Mengembalikan asas representatif, karena DPR itu kan dibentuk melalui pemilihan umum, masa hasil pemilihan umum tidak representasi. Karena ada persekongkolan yang mengubah UU MD3 disahkan satu hari sebelum Pilpres 2014," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan proses revisi UU MD3 sudah berlangsung sejak akhir tahun 2016 dan kalau ada fraksi yang meminta jatah kursi Pimpinan DPR lagi, maka prosesnya akan terkatung-katung.
Dia optimistis Ketua DPR yang baru akan lebih fokus dalam menyelesaikan revisi UU MD3 karena diyakini ingin membuat prestasi dalam menciptakan perubahan.
"Lebih seger lah, seperti pemain bola yang baru masuk, larinya juga akan lebih cepat," ujarnya.
Dia mengatakan proses revisi tersebut merupakan tanggung jawab dan komitmen bersama, karena ini kepentingan bersama menjadikan DPR sebagai lembaga terpercaya dan sebagai lembaga yang disegani.
Selain itu Hendrawan mengatakan pihaknya tidak ingin membocorkan nama yang akan menempati posisi Pimpinan DPR karena itu adalah kewenangannya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Waduh tidak boleh itu (dibocorkan), sama saja dengan seseorang di perusahaan menanyakan hak pemilik yang dalam hal ini adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," katanya.
(T.I028/
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
