Washington DC (ANTARA News) - Dua senator Amerika Serikat yakni Christopher `Kit` Bond dari Partai Republik dan Daniel Inouye dari Partai Demokrat pada Jumat mengajukan rancangan resolusi yang isinya mengakui Indonesia telah membuat berbagai perkembangan positif, termasuk dalam hal reformasi militer serta penanganan isu Papua. Senator Bond saat menyampaikan rancangan resolusi (Ransres) di Senate Chambers, Capitol Hill, Washington DC, mengatakan dirinya melihat bahwa Kongres --yang terdiri atas Senat dan DPR-- terus mencari setiap kekurangan untuk menghambat hubungan Indonesia dengan AS, kendati Indonesia telah menghasilkan berbagai kemajuan. "Yang benar adalah, Indonesia telah sungguh-sungguh membuat kemajuan yang mengesankan dalam waktu singkat. Karena itu, mereka pantas mendapatkan dukungan dan ikatan yang berlanjut, bukan berbagai pembatasan," kata Bond senator asal daerah pemilihan Missouri. Ranres tersebut muncul di tengah upaya kubu lainnya di DPR yang sebaliknya berupaya memberikan pembatasan kepada Indonesia terkait dengan RUU Apropriasi soal anggaran bantuan pendanaan militer asing. Berdasarkan permintaan Pemerintah AS --Deplu dan Dephan AS, dalam RUU tersebut Indonesia dianggarkan dana delapan juta dolar AS (sekitar Rp72 miliar). Kubu Nita Lowey, anggota DPR asal Partai Republik dan daerah pemilihan New York, telah mengajukan proposal agar dari jumlah delapan juta dolar tersebut, hanya enam juta dolar boleh diberikan kepada Indonesia. Sisanya yang dua juta dolar, demikian menurut usulan Lowey, boleh diberikan kepada Indonesia dengan syarat Menteri Luar Negeri AS Condolezza Rice harus memberikan laporan kepada Komite Apropriasi tentang langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam tiga hal: penyelesaian masalah Timor Timur, penegakan hak azasi manusia, serta transparansi anggaran militer RI. Dalam pernyataanya hari Jumat di Senate Chambers, Senator Bond mengatakan bahwa di masa lalu, berbagai pembatasan dan larangan dalam hubungan militer AS-Indonesia memang diterapkan berdasarkan adanya" pelanggaran HAM berat "yang dilakukan TNI di Timtim. Namun, menurut Bond, pemulihan kembali hubungan militer dan pemberian pelatihan dan pendidikan militer melalui program IMET kepada tentara Indonesia sebenarnya telah menghasilkan perkembangan positif. Pembatasan atau pelarangan baru, katanya, hanya akan menghalangi dan tidak akan membantu pengaruh positif yang telah diberikan militer AS kepada TNI. "Kita harus mengembangkan dan terus meningkatkan hubungan kita dengan TNI, bukan menerapkan larangan dan penarikan (komitmen, re)," kata Bond. Dalam pernyataannya, Bond juga menyebut-nyebut keberhasilan TNI dan Polri dalam upaya memerangi terorisme, antara lain dengan penangkapan baru-baru ini terhadap tersangka teroris Abu Dujana. Rancangan resolusi yang diajukan Bond dan Daniel Inouye pada intinya mengakui berbagai kemajuan yand dibuat Indonesia serta meningkatnya kerja sama yang menguntungkan Indonesia dan AS. Ranres mengakui Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen dalam memperkuat demokrasi, membangun tata pemerintahan yang baik, serta memajukan dan melindungi HAM, kebebasan pers serta masyarakat sipil. Militer Indonesia, demikian bunyi Ranres, juga terus melakukan reformasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diterima oleh masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia juga dianggap telah dan terus bekerja dalam menangani isu Papua serta masalah dalam negeri lainnya dengan memusatkan diri kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Duta Besar RI di Washington DC, Sudjadnan Parnohadiningrat, menyatakan kegembiraannya dengan adanya rancangan resolusi bernada positif yang diajukan dua senator AS. "Ini menunjukkan bahwa pada pihak Senat, ada pengakuan yang sangat lugas mengenai arti penting Indonesia sebagai mitra AS untuk membentuk kawasan Asia yang damai dan sejahtera," kata Sudjadnan ketika dimintai komentarnya oleh ANTARA. Sudjadnan mengakui bahwa Ranres yang diajukan dua senator AS itu muncul di tengah upaya intensif KBRI melalui `Congressional Task Force` --gugus di KBRI yang sejak tahun 2006 digulirkan dengan tugas `bergerilya` melobi staf-staf Kongres. Ia sendiri sebagai Duta Besar melobi tingkat senator dan anggota parlemen. "Untuk masalah militer saja, saya selama satu bulan terakhir ini menemui 16 `congressmen` (anggota parlemen). Biasanya menemui satu saja sulitnya minta ampun," demikian pengakuan Sudjadnan. Sementara pandangan positif sudah masuk di Kongres AS, Sudjadnan mengingatkan semua pihak di Indonesia untuk terus menjalankan pembangunan secara demokratis serta memanfaatkan berbagai kesempatan yang timbul dari hubungan baik AS-Indonesia.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007