"Kita harapkan polemik ini segera selesai dan kita bisa?`move on`?dari isunya dan kita sama-sama bisa bekerja sama dengan pihak lain membangun rumah sakit khusus kanker di DKI," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
Lahan yang tersedia untuk membangun RS khusus kanker terbilang cukup banyak di Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta atau pemilik lahan untuk membangun rumah sakit tersebut, katanya.
Pemprov DKI sudah berupaya menyelesaikan kasus RS Sumber Waras berdasarkan hasil audit investigatif BPK. Adapun langkah yang sudah dilakukannya yakni menagih potensi kerugian negara sebesar Rp191 miliar dan itu sudah dijawab oleh pihak Sumber Waras bahwa mereka tidak akan mengembalikan uang tersebut.
"Berarti opsi keduanya adalah pembatalan dan itu sudah diberikan arahannya dan Biro Hukum sedang menindaklanjuti," kata Wagub.
Sebelumnya Pemprov DKI membatalkan pengadaan lahan RS Sumber Waras. Hal itu dilakukan karena Yayasan Kesehatan Sumber Waras hingga kini belum mengembalikan dana sebesar Rp191 miliar.
Ditargetkan pembatalan pengadaan lahan itu selesai sebelum laporan keuangan tahun anggaran 2017 diserahkan ke BPK pada 31 Maret 2018.
Hasil audit BPK yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp191 miliar. Kegiatan tersebut sempat diselidiki oleh KPK, namun dinyatakan tak terindikasi dugaan korupsi.
Sebelumnya Pemprov DKI membeli lahan milik YKSW Rp800 miliar. Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
