"Kita membangun bangsa ini bukan cuma sehari, tetapi sudah 72 tahun. Kita harus memikirkan jerih payah para `founding fathers and mothers` kita," kata Musdah di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, kata Musdah, hal-hal yang bisa memicu perpecahan harus sebisa mungkin dihindari, seperti penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta narasi kekerasan.
Pemanfaatan identitas primordial dan kultural, kata Musdah, dikhawatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Dikatakannya, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan "hoax" atau berita bohong, membuat fitnah atau merusak sesama.
"Meski kita berbeda partai, berbeda pilihan politik, berbeda apa pun jangan sampai merusak sisi-sisi kemanusiaan kita yang hanya untuk kepentingan politik praktis jangka pendek," katanya.
Menurut dia, seluruh pemuka agama dan kepercayaan hendaknya bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan bahwa sebagai bangsa yang beragam, pilihan politik pun bisa berbeda-beda. Karena itu, yang harus dikedepankan adalah sikap saling menghargai dan menghormati.
"Kita semua membangun Indonesia demi mewujudkan kedamaian tanpa kekerasan, bukan membangun kepentingan masing-masing. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa kepentingan Indonesia jauh lebih penting daripada kepentingan masing-masing kelompok," katanya.
Agar sentimen SARA tidak lagi dibawa-bawa dalam masalah pilkada yang bukan tidak mungkin situasi tersebut akan dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok radikal, Musdah meminta kepada pemerintah untuk lebih berperan jika nanti terjadi pelanggaran.
"Polri beserta segenap aparat hukum lainnya dengan dibantu TNI harus benar-benar menegakkan konstitusi di dalam pelaksanaan pilkada maupun dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang agar bangsa ini tetap damai tanpa ada kekerasan," katanya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
